Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas melanjutkan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional mengenai pengadaan Government Technology (GovTech) yang akan digunakan oleh ASN, termasuk guru PPPK dan masyarakat umum.
Anas mengatakan, Presiden Jokowi telah memilih nama INA Digital untuk GovTech Indonesia. Sementara untuk konsep logo beserta maknanya sedang dibahas oleh anak-anak muda hebat dari GovTech Edu, TBI, DTO Kemenkes dan juga Tim SPBE Nasional.
“Hari ini kami mematangkan terkait dengan langkah-langkah yang taktis dan teknis terkait dengan strategi rencana peluncuran dan pasca peluncuran GovTech Indonesia yang akan dilakukan oleh Presiden,” kata Anas di Jakarta pada Senin, 5 Februari 2024.
9 Layanan Prioritas INA Digital
Berdasarkan Perpres Nomor 82 Tahun 2023, ada sembilan sektor yang ditetapkan sebagai layanan prioritas, yaitu:
- Layanan pendidikan
- Layanan kesehatan
- Bantuan sosial
- Identitas digital berbasis data kependudukan
- Layanan Satu Data Indonesia (SDI)
- Transaksi keuangan
- Integrasi portal service
- Layanan aparatur negara
- SIM online
Pada rapat tersebut, Anas bersama Tim GovTech dan Tony Blair (TBI) di Jakarta, membahas rencana peluncuran INA Digital yang meliputi penyusunan narasi dan pesan yang ingin dibangun melalui branding serta komunikasi INA Digital.
Halaman selanjutnya,
Guru PPPK dan honorer akan menggunakan…
Halaman : 1 2 Selanjutnya
