Untuk THR, Meisi mengacu pada kasus sejumlah PPPK 2021 yang tidak kebagian lantaran SK mereka baru diserahkan dua pekan sebelum lebaran.
Dia khawatir nasib yang sama bakal dialami PPPK guru 2022. “Kalau isi DRH bulan Februari, usulan penetapan NIP PPPK pada Maret, otomatis SK baru dikeluarkan sekitar April.
Lebaran kan April,” keluhnya. Dia mengaku sudah mendapatkan salinan dana alokasi umum (DAU) 2023.
Meisi berharap guru honorer yang diangkat PPPK bisa mendapatkan gaji 14 bulan tahun depan.
“Kami berharap skemanya secepat PPPK hasil seleksi 2019. Semuanya cepat dan dihitung per Januari 2021,” pungkasnya.
Sementara itu, sebanyak 507 guru honorer yang lulus passing grade di Nusa Tenggara Barat menuntut kejelasan status menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Para guru honorer itu berasal dari sekolah negeri dan swasta.
Menurut Ketua Forum PPPK Prioritas (P1) I Putu Danny S Pradhana, hingga saat ini dirinya bersama ratusan guru honorer lain yang berasal dari sekolah SMA/SMK sederajat di 10 kabupaten/ kota di NTB belum jelas statusnya meski sudah dinyatakan lulus passing grade dalam proses penerimaan guru PPPK.
“Kami menyuarakan ini karena hingga saat ini status kami belum jelas sebagai PPPK. Padahal kami sudah mengikuti seleksi passing grade ini sejak tahun 2021,” ujarnya.
Halaman berikutnya
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
