PermenPANRB 1 tahun 2023 menguntungkan PNS dimana aturan tersebut di dalamnya mengatur regulasi kebijakan PNS kedepannya.
Salah satunya yakni soal angka kredit untuk jabatan fungsional yang dapat diperoleh oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS).
PermenpanRB 1 tahun 2023 sendiri menyikapi berbagai usulan yang diterima dari Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Kita ketahui bersama bahwasannya Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan fungsional membutuhkan angka kredit yang terus step up.
Sehingga munculah permenPANRB 1 tahun 2023 untuk menyikapi hal tersebut semua yang berdampak pada Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Lalu bagaimana penjelasan terkait permenPANRB 1 tahun 2023 yang banyak menguntungkan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Simak penjelasan berikut ini terkait permenPANRB 1 tahun 2023 yang banyak menguntungkan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Berikut merupakan penjelasan terkait permenPANRB 1 tahun 2023 yang banyak menguntungkan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
PermenPANRB 1 Tahun 2023 Menguntungkan PNS
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau MenPAN-RB Azwar Anas menyatakan Peraturan MenPAN-RB Nomor 1 Tahun 2023 menguntungkan PNS.
Dia juga memastikan transformasi kebijakan ini menjadi momentum simplifikasi regulasi demi birokrasi profesional dan berkelas dunia.
“Insyaallah dengan adanya PermenPAN-RB 1/2023 ada beberapa alternatif yang akan mengakomodasi usulan dan harapan dari semua ASN jabatan fungsional di seluruh Indonesia,” ujarnya dalam Sosialisasi PermenPAN-RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (JF) di Jakarta, Jumat (27/1).
Dia menjelaskan PermenPAN-RB 1 Tahun 2023 merupakan penyempurnaan PermenPAN-RB Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Terdapat beberapa pokok perubahan yang ada dalam aturan teranyar ini. Dia mengungkapkan kondisi saat ini tergambar bahwa tugas JF lebih fokus pada pemenuhan angka kredit.
Melalui aturan terbaru ini, pejabat fungsional akan difokuskan pada capaian kinerja irganisasi, bukan fokus pada capaian angka kredit.
“Sebelumnya JF ini lebih bingung soal Daftar Usulan Pengajuan Angka Kredit (DUPAK), bahkan ada yang tiga hari itu mengurus angka kredit.
Semestinya, bisa digunakan untuk akselerasi program yang berdampak kepada masyarakat,” tutur Menteri Anas. Selain itu, sebelumnya penilaian kinerja pada pemenuhan angka kredit dipandang terlalu administratif dan menyulitkan dalam pengusulan kenaikan pangkat.
Dengan aturan yang baru, penilaian kinerja didasarkan pada penetapan predikat kinerja yang dikonversi ke dalam angka kredit.
“Jadi, para pejabat fungsional tidak sibuk untuk mengurus DUPAK, karena evaluasi didasarkan pada hasil penilaian pemenuhan ekspektasi kinerja,” imbuh eks bupati Banyuwangi dua periode ini.
Pascapenyederhanaan birokrasi, lanjutnya, dari total 4,3 juta PNS sebagian besar adalah jabatan fungsional, yakni 2,1 juta PNS (58 persen).
Anas menilai komposisi ini menjadi potensi yang harus dikelola dengan baik karena kinerja instansi separuhnya berada di jabatan fungsional.
Itu sebabnya, dia meminta masukan dari banyak pihak bagaimana membuat aturan yang tidak lagi membebani JF, sehingga ke depan bisa segera melompat untuk mencapai reformasi birokrasi berdampak seperti yang diharapkan Presiden Jokowi.
MenPAN-RB Azwar Anas mengharapkan dengan adanya revisi kebijakan JF, output dan outcome PNS akan lebih maksimal karena kinerja lebih lincah.
“PermenPAN-RB 1/2023 ini mungkin tidak sempurna, tetapi diharapkan bisa menjadi solusi atas tantangan-tantangan dalam penataan jabatan fungsional selama ini,” ujarnya.
Anas menambahkan dari total 4 jutaan PNS terdapat 1,4 juta jabatan pelaksana. KemenPAN-RB juga telah melakukan transformasi terkait jabatan pelaksana.
Sebelumnya, terdapat 3.441 jabatan pelaksana di 40 urusan instansi pemerintahan. Kemudian, jabatan pelaksana telah disederhanakan menjadi 3 klasifikasi jabatan.
Halaman Selanjutnya
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
