Hasil pendataan saat ini sudah ada 595 instansi pemerintahan yang menyetorkan SPTJM. Secara total jumlah tenaga non-ASN yang terdata sudah ada sekitar 2.355.092 orang.
Kemudian dalam rangka menindaklanjuti wacananya, MenPAN-RB telah berkoordinasai dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Dalam hal ini BPKP akan bertugas untuk mengaudit data yang telah masuk ke sistem pendataan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Lebih lanjut ia menekankan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Presiden Joko Widodo. Agar penyelesaian masalah tenaga honorer dapat segera terselesaiakan.
Mentri Anas sagat beterimakasih kepada anggot Komisi II DPR yang sudah mau memberikan masukannya, sehingga pihaknya dapat mengupayakan solusi yang lebih bijak lagi.
Kala itu pimpinan rapat Ahmad Doli Tandjung menyimpulkan rapat dan meminta KemenPAN-RB untuk segera menuntaskan permasalahan honorer sebelum tenggat waktu 28 November 2023.
Selanjutnya pimpnan rapat juga meminta KemenPAN-RB agar segera berkoordinasi dengan lima instansi yang terlambat menyetorkan SPTJM.
Menyambung pembicaraan sang Ketua, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin memberi apresiasi terhadap prinsip dasar yang diterapkan oleh KemenPAN-RB.
Dirinya sangat yakin bahwa Kementirian PAN-RB dapat membuat kebijakan yang mengantarkan menuju jalan keluar permasalahan.
Keresahan Honorer Meski Ada Jalan Tengah
Dilaporkan oleh Angota Komisi III DPR, Ade Rosi Khairunnisa, dirinya mengaku banyak guru dan tenaga honorer yang menyampaikan keluh kesah kepadanya.
Politisi dari fraksi partai Golkar tersebut saat ini menjabat di. komisi bidang hukum bukan komisi II yang menangani bidang kepegawaian.
Namun, sebagai wakil rakyat ia tetap menampung aspirasi yang disampaikan oleh kalangan tenaga honorer di Provinsi Banten.
Banyak dari guru dan tenaga honorer yang ada di Provinsi Banten mengkhawatirkan rencan penghapusan honorer tersebut.
Politisi Partai Golkar tersebut mengatakan, banyak dari guru dan tenag honorer yang. masih resah terkait wacana KemenPAN-RB yang akan menghapus pegawai non-ASN.
Merespon apa yang disampaikan oleh para guru honorer, Ade berjarrji akan ikut mempejuangkan nasib mereka. Ia berjanji akan membawa aspirasi Forum Honorer Banten kepada para anggota Komisi II DPR.
Demikian seluruh informasi Jalan Tengah Menpan Siasati Keresahan Guru dan Tenaga Honorer.
e-Guru.id menyediakan program membership dengan satu kali membayar gratis pelatihan bersertifikat 32 JP setiap bulannya. Mari bergabung dengan 9000++ di seluruh wilayah Indonesia. Tunggu apalagi DAFTAR SEKARANG
Ingin pelatihan bersertifikat 32 JP? KLIK LINK INI
Ingin dibantu mendaftar member e-Guru.id ? Hubungi wa.me/6285869433931 (Admin Ayu)
(ing/law)
Halaman : 1 2
