Revisi UU PNS terbaru sudah dikeluarkan oleh pemerintah walaupun masih dalam bentuk draf peraturan akan tetapi isinya membuat PNS makin was-was.
Pasalnya dalam revisi UU PNS terbaru tersebut semakin mengatur ketat perilaku serta disiplin PNS kedepannya.
Positifnya adalah meningkatkan kedisiplinan serta progresifitas kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang kita ketahu masih ada beberapa yang bandel.
Baiknya bagi teman – teman guru terutama yang sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil atau PNS simak penjelasan berikut ini dengan seksama.
Agar dapat memahami makna serta isi dari revisi UU PNS terbaru yang nantinya akan diterapkan disemua ranah PNS.
Untuk lebih jelasanya terkait revisi UU PNS terbaru yang aturannya cenderung membuat makin was-was karena PNS semakin gampang dipecat.
Simak penjelasan berikut ini terkait revisi UU PNS terbaru yang aturannya cenderung membuat makin was-was karena PNS semakin gampang dipecat.
Berikut ini merupaka penjelasan terkait revisi UU PNS terbaru yang aturannya cenderung membuat makin was-was karena PNS semakin gampang dipecat.
Revisi UU PNS Terbaru Aturan Ketat PNS
Rupanya jadi PNS tak seindah yang dibayangkan. Apalagi dalam draft revisi UU ASN nomor 5 tahun 2014, memuat beberapa larangan buat PNS.
Jika larangan ini dilakukan oleh PNS, maka bukan tidak mungkin sanksi teguran hingga pemberhentian akan dialami PNS yang bersangkutan melanggar.
Lebih jelasnya di dalam draft revisi UU ASN Nomor 4 Tahun 2015 yang kini sudah masuk dalam Prolegnas DPR tahun sidang 2023 nanti, memuat sejumlah ketentuan baru untuk dipatuhi PNS.
Berdasarkan draft UU ASN nomor 5 Tahun 2014 yang memasuki proses revisi, memuat pasal yang membuat para PNS makin mudah dipecat.
Poin tersebut tertuang dalam Pasal 87 Ayat 1 menegaskan bahwa PNS bisa diberhentikan secara hormat, jika ada perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini.
Dalam hal perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan secara massal, pemerintah sebelumnya berkonsultasi terlebih dahulu dengan DPR berdasarkan pada evaluasi dan perencanaan pegawai.
Pada pasal lainnya, poin pemecatan PNS juga menyebutkan bahwa, PNS bisa diberhentikan dengan hormat, jika dianggap tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.
Kemudian dalam pasal yang sama ayat 3 menyebutkan bahwa PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.
Kemudian dalam draft perubahan UU ASN tersebut juga memuat bahwa PNS bisa diberhentikan dengan tidak hormat.
Halaman Selanjutnya
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
