Kabar menggembirakan datang kepada guru honorer yang lulus passing grade atau PG seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Diketahui Pemerintah Provinsi Bengkulu akan mengusulkan 524 orang guru honorer yang telah mengikuti seleksi tahun 2021 silam untuk ditetapkan sebagai ASN PPPK.
Drs. H. Hamka Sabri M.Si. selaku Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu mengatakan jika formasi ASN PPPK untuk guru honorer yang lulus passing grade atau PG diajukan, tentunya tidak perlu lagi dilakukan seleksi mengingat seleksi sudah dilakukan pada tahun 2021 kemarin.
Hamka menambahkan guru yang sudah lulus passing grade tentunya sudah masuk dalam kuota dan tidak perlu lagi melakukan seleksi PPPK kembali. Pernyataan tersebut disampaikan setelah menggelar rapat dengar pendapat atau RDP dengan perwakilan guru lulus passing grade PPPK yang bertempat di Ruang Rapat Kantor Gubernur Bengkulu.
Sebelumnya guru-guru yang lulus passing grade tersebut sudah menyampaikan usulan agar tidak perlu melakukan seleksi kembali penerimaan ASN PPPK. Pemerintah Provinsi Bengkulu tentunya akan mengakomodir jika usulan tersebut tidak menyalahi regulasi pemerintah pusat. Harapanya ratusan guru honorer tersebut hanya tinggal mengurus berkas untuk penempatan kerja.
Sebelum mengajukan formasi ASN PPPK untuk guru honorer yang telah lulus passing grade atau PG, Pemerintah Provinsi akan terlebih dahulu melakukan kajian terhadap APBD Provinsi Bengkulu. Mengingat kondisi saat ini APBD untuk belanja pegawai sudah mencapai angka 38,9 persen. Tentunya angka tersebut telah melampaui APBD dalam hal belanja pegawai yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Jika kita melihat Permenkeu sendiri, angka ideal guna belanja pegawai hanya 30 persen dari APBD.
Hamka menambahkan bahwa analisis anggaran tersebut masih terus di angka di atas 30 persen. Maka sudah dapat dipastikan Pemerintah Provinsi tidak bisa mengajukan formasi ASN PPPK. Jika tetap dipaksakan mengajukan formasi, maka kebutuhan belaja pegawai dalam APBD akan tembus di angka 40 persen hingga 50 persen. Jika hal tersebut terjadi, maka APBD ruhnya untuk rakyat sudah tidak relevan lagi.
Dengan adanya hal tersebut, Pemerintah Provinsi akan terus melakukan kajian dan analisa anggaran belanja pegawai. Jika melihat kebutuhan pegawai sampai saat ini, Pemerintah Provinsi masih kekurangan sekitar 2 ribu orang guru.
Selain itu Pemerintah Provinsi juga akan melakukan upaya dengan berkoordinasi kembali dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Hal ini dilaksanakan jika belanja pegawai di APBD masih lebih dari 30 persen. Pemprov sendiri tidak hanya meminta kuota ASN PPPK saja, tetapi juga meminta anggaran untuk gaji ASN PPPK tersebut.
Disamping itu, Damri Saidi S.Pd. yang merupakan Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) Provinsi Bengkulu mengatakan bahwa usulan mengenai tidak dilakukan seleksi dari awal lagi untuk guru honorer lulus passing grade ASN PPPK sudah disampaikan. Tentunya hal tersebut sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh guru-guru honorer yang telah lulus passing grade.
Halaman Selanjutnya
Jumlah Kebutuhan Formasi ASN PPPK Provinsi Bengkulu
Halaman : 1 2 Selanjutnya
