Seleksi CPNS dan PPPK yang rencananya agar digelar tahun ini yaitu mulai bulan Mei 2024 berpotensi diundur. Pasalnya, di waktu tersebut akan berlangsung Pilkada di sejumlah daerah di Indonesia yang akan berlangsung pada bulan November mendatang.
Tujuan diundur atau ditunda tersebut, untuk menghindari praktik nepotisme yang dapat mempengaruhi hasil dari seleski CPNS dan PPPK itu sendiri.
Seperti diketahui bahwa tahun ini, gelaran seleksi CPNS dan PPPK akan kembali dilakukan secara besar-besaran. Total ada sekitar 2,3 juta formasi dibuka.
Di sisi lain, KemenPAN RB ingin segera menyelesaikan masalah honorer yang akan diangkat menjadi ASN secara resmi dengan status PPPK.
Sementara itu, Kemendikbud atau Menteri Pendidikan juga membuka lowonangan guru dalam jumlah yang besar untuk memenuhi kekurangan guru profesional yang hingga saat ini belum tuntas.
Mengingat hal tersebut, pendaftaran dan penerimaan calon PNS dan PPPK penting untuk dilakukan. Dan sayangnya, memang harus nyaris bersamaan dengan helatan Pilkada 2024 ini.
Di dalam proses Pilkada sendiri nantinya akan terdapat masa kemapanye di mana para calon yang akan maju, bakal menyampaikan visi dan misinya.
Dikhawatirkan ketika masa kampanye tersebut akan terjadi penyampaian janji-janji yang berunsur penerimaan CPNS dan PPPK dari “jalur dalam” untuk para pendukung calon kepala daerah tertentu. Oleh sebab itu, agar di dalam proses seleksi CPNS dan PPPK bersih dari janji-janji bernuansa politik, seleksi tersebut diminta untuk diundur hingga Pilkada tersebut usai.
Seperti yang sering terjadi bahwa tengah-tengah pemilu selalu identik dengan nuansa politik. Sehingga Ombudsman Republik Indonesia meminta agar proses seleksi CPNS dan PPPK tahun 2024 diundur hingga Pilkada usai.
Seleksi CPNS dan PPPK sendiri rencananya akan dilaksanakan pada bulan ini, Mei 2024 hingga akhir tahun 2024. Terdapat jutaan formasi yang tersedia, tepatnya 2,3 juta formasi.
Dikhawatirkan selama proses seleksi tersebut terdapat praktik nepotisme atau sejenisnya jelang Pilkada tahun ini. Sebab seperti yang kita tahu bahwa tiap kali jelang pemilu selalu ada praktik curang dan lain sebagainya. Misalnya, janji mempermudah pengangkatan ASN atau sejenisnya.
Janji-janji semacam itu tidak boleh dilakukan oleh calon yang maju. Dan dikhawatirkan jika Pilkada dan seleksi ASN berlangsung hampir beriringan, dikhawatirkan akan terjadi kecurangan tersebut.
Ketua Ombudsman, mengaku telah menerima usulan untuk menunda seleksi CASN dan PPPK tahun ini. Alasannya yaitu dikhawatirkan akan terjadi praktik nepotisme seperti yang telah disebutkan di atas.
Pihak Ombudsman mengkhawatirkan akan terjadi calon-calon yang mengumbar janji. Misalnya mengangkat pendukungnya menjadi ASN ketika proses rekrutmen ASN 2024 ini dibuka.
Oleh karena itu, Ombudsman pun meminta agar seleksi ASN 2024 ini ditunda sehingga momen tersebut tidak dijadikan komoditas oleh aktor politik yang ingin menang dalam kontestasi Kepala Daerah.
Sejauh ini mungkin belum tampak peristiwa tersebut selama masa kampanye Pilkada. Namun hal itu tidak menutup kemungkinan akan terjadi nantinya ketika sudah masuk di masa kampanye Pilkada.
Bahkan disebutkan sejak tahun 2021 hingga tahun 2024 ini setidaknya terdapat 1.138 laporan yang mengungkapkan praktik nepotisme untuk menjadi ASN.
Di antara laporan yang masuk yaitu masalah linieritas pendidikan dan verifikasi administratif. Masalah tersebut telah dilaporkan yang terjadi kecurangan selama seleksi CASN.
Selain itu juga berkaitan dengan formasi yang transparansi saat proses seleksi.
Namun usulan tersebut belum tentu dikabulkan. Pasalnya, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (KemenPAN RB) mengatakan bahwa proses seleksi CASN tidak bisa dilakukan usai Pilkada.
Halaman Selanjutnya
KemenPAN RB sendiri memiliki peraturan….
Editor : Moh. Haris Suhud
Sumber Berita : WartaGuru.ID
Halaman : 1 2 Selanjutnya
