Solusi – Pada saat ini pemerintahan sedang mengalami perubaha pada segala bidang. Salah satu hal terkait perubahan tersebut adalah kebutuhan SDM. PPPK menjadi Solusi terkait Kebutuhan SDM pada pemerintahan dan akan digunakan untuk memecahkan beberapa masalah kebutuhan SDM di lingkungan Pemerintah.
Situasi dan kondisi setelah covid 19 dan juga memasui era BANI atau rittle, Anxiety, Non-linear dan Incomprehensible seperti yang tengah terjadi sekarang memberikan berbagai gampak yang komplek.
Dampak yang komplek tersebut masuk dan memberikan perubahan pada segala bidang. Dalam menghadapi segala perubahan tersebut membutuhkan SDM atau Sumber Daya Manusia yang kompeten dan adaptif terhadap segala tantangan.
Hal tersebut disampaikan oleh Dr. Adi Suryanto, M.Si, selaku kepala LAN atau Lembaga Administrasi Negara pada sambutan saat acara Advokasi Corporate University Instansi, Sosialisasi Training Rate, dan Sosialisasi Kebijakan Orientasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang digelar di Kendari.
Tantanga tersebut berusaha dijawab oleh LAN dengan melaksanakan enyesuaian kebijakan terkait sistem pembelajaran yang terintegrasi atau Corporate University. Hal tersebut untuk memastikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah memenuhi akan kewajiban dalam pengembangan kompetensi 20 JP.
Pengembangan kompetensi 20 JP tersebut dilaksanakan melalui instrumen evaluasi Training Rate, dan juga Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.
Perubahan kebijakan tersebut adalah respon terhadap dinamika dan juga perubahan dalam menyelenggarakan pengembangan kompetensi bagi ASN atau Aparatur Sipil Negara.
Selain hal tersebut, perubahan dunia digital pada segala proses bisnis juga membutuhkan pengetahuan dan juga keterampilan bagi pihak pihak yang terlibat tersebut. Hal tersebut akan mengakibatkan pelaksanaan kepemimpinan sudah memanfaatkan teknologi yang telah sejalan dengan perkembangan masa kini.
Penerapan digitalisasi informasi pada pelatihan telah LAN implementasikan sebelum pandemic Covid 19 melanda. Hal tersebut adalah wujud lembaga penyelenggara pelatihan harus secara tepat dan cepat dalam memberikan dan menyusun kebijakan.
Terkait penerapan kebijakan tersebut mendapat respon yang positif dari berbagai stakeholder karena memberikan fleksibilitas pada pembelajaran yang dihadapi pada dunia kerja saat ini.
Halaman Selanjutnya
Halaman : 1 2 Selanjutnya
