Menteri Pendayagunaan AParatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas sudah memberikan sebuah sinyal baik untuk para tenaga honorer 2023 atau tenaga non ASN.
Pernyataan Menteri Anas yang disampaikan pada Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Sleuruh Indonesia atau APPSI di Balikpapan pada hari Jumat (24/2), mejadi petanda bahwa pemerintah tidak akan gegabah dalam mengambil keputusan untuk menghapus tenaga honorer per 28 November. Simak mengenai tenaga honorer 2023.
Anas juga mengatakan bahwa dari Presiden RI Jokowi sudah memberikan arahan mengenai penyelesaian masalah tenaga non ASN atau honorer harus menempuh solusi jelan tengah yang terbaik.
“Presiden RI Jokowi sudah memerintahkan, Kita baru mencari solusi jalan tengah mengenai permasalahan honorer. Presiden punya perhatian khusus terhadap penataan tenaga non ASN,” Ucap Menteri Anas dalam acara Rakernas APPSI di Balikpapan, pada hari Jumat (24/2).
Selanjutnya dari Abdullah Azwar Anas juga mengatakan bahwa pemerintah sedang berupaya agar tidak ada pemecatan untuk tenaga honorer di tahun 2023 ini.
“Kita (pemerintah) baru membicarakan agar terdapat beberapa opsi jalan tengah yang dimana dalam pelayanan public harus tetap berjalan dengan optimal, tidak terlalu menambah beban anggaran, serta sebisa mungkin tidak ada proses pemecata, sebab teman teman dari non ASN ini sudah sangat berjasa pada negara ini, Ucap Menteri Anas, dikutip dari situs resmi Kemenpan RB.
Selain bersama dengan APPSI, untuk solusi jalan tengah dalam penyelesaian tenaga honorer 2023 juga sudah dibicarakan dan dibahas bersama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI dan Asossiasi Peemrintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI.
Lebih lanjut lagi pada Rakernas APPSI tersebut bahwa Menteri Anas menilai tanpa adanya non ASN atau tenaga honorer yang sudah banyak berjasa serta mempunyai kontribusi yang sesuia dengan perannya dalam proses melayani masyarakat serta administrasi pemerintahan.
Oleh sebab itu tenaga honorer sudah banyak sekali berjasa untuk negara, maka dari itu dari pemerintah akan mencari solusi terbaik untuk tenaga non ASN yang sekarang ini jumlahnya mencapai 2,3 juta sesuai dengan data dasar dari BKN.
Halaman Selanjutnya
Dari jumlah tersebut sebanyak 1,8 juta diantaranya
Halaman : 1 2 Selanjutnya
