Ulasan mengenai sejarah lengkap kementerian pendidikan sejak zaman Ki Hajar Dewantara sampai Nadiem Makarim akan dibahas pada artikel ini.
Berikut nama-nama Menteri pendidikan dari masa ke masa:
1. Awal Kemerdekaan pada 1945-1950
Kementerian pendidikan pada era 1945 sampai dengan 1950 menggunakan nama yang sangat sederhana, yakni Kementerian Pengajaran. Di zaman ini, pemerintah sudah mulai menyiapkan sebuah rancangan kurikulum pendidikan nasional.
Sosok yang menjabat selaku Menteri Pengajaran adalah Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hajar Dewantara. Pria bernama asli Raden Mas Soewardi Soerjoningrat ini sekaligus menjadi Menteri Pendidikan pertama dalam sejarah Republik Indonesia.
Selanjutnya pada Kabinet Sjahrir I, Mr. Mulia menggantikan posisi Ki Hajar Dewantara dari posisi Menteri Pengajaran. Pada era Mr. Mulia, mulai melakukan berbagai langkah meneruskan kebijakan menteri sebelumnya di bidang kurikulum berwawasan kebangsaan, memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan, serta menambah jumlah pengajar alias guru.
Kemudian memasuki Kabinet Sjahrir II, Menteri Pengajaran adalah Muhammad Sjafei. Selanjutnya, Menteri Pengajaran dipercayakan kepada Mr. Soewandi.
Pada era kepemimpinan Mr. Soewandi ini terbentuk Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia yang diketuai Ki Hajar Dewantara. Panitia ini bertujuan meletakkan dasar-dasar dan susunan pengajaran baru.
2. Era Demokrasi Liberal pada 1951-1959
Pada masa Kabinet Natsir yang terbentuk tanggal 6 September 1950, kementerian berganti nama menjadi Kementerian Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan (PP dan K) dan menunjuk Dr. Bahder Johan sebagai menteri.
Pada bulan April 1951, Kabinet Sukiman menggantikan Kabinet Natsir digantikan. Presiden pun menunjuk Mr. Wongsonegoro sebagai Menteri PP dan K.
Lalu Dr. Bahder Johan menjabat Menteri PP dan K sekali lagi, hingga kemudian digantikan Mr. Mohammad Yamin, RM. Soewandi, Ki Sarino Mangunpranoto, dan Prof. Dr. Prijono.
Pada periode ini, kebijakan pendidikan adalah kelanjutan kebijakan menteri periode sebelumnya. Hal yang menonjol pada era ini adalah lahirnya payung hukum legal formal di bidang pendidikan yaitu Undang-Undang (UU) Pokok Pendidikan Nomor 4 Tahun 1950.
3. Era Demokrasi Terpimpin pada 1959-1966
Selama Kabinet Kerja I, status kementerian berubah menjadi menteri muda yang mulai berlangsung sejak 10 Juli 1959 sampai 18 Februari 1960. Terdapat 3 pembagian tugas mengurus pendidikan. Antara lain Menteri Muda Bidang Sosial Kulturil Dr. Prijono, Menteri Muda PP dan K Sudibjo, dan Menteri Muda Urusan Pengerahan Tenaga Rakyat Sujono.
4. Era Orde Baru pada 1966-1998
Selama masa ini, banyak pemberlakuan kebijakan pendidikan. Selama 32 tahun lamanya ada pun beragam kebijakan, di antaranya kewajiban penataran P4 bagi peserta didik, normalisasi kehidupan kampus, pembentukan Organisasi Intra Sekolah (OSIS) guna melakukan pembinaan terhadap siswa, ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD, kuliah kerja nyata (KKN) bagi mahasiswa, merintis sekolah pembangunan berlabel Inpres, dan lain sebagainya. Selain itu, di masa pemerintahan Orde Baru banyak pembangunan infrastruktur secara pesat.
Tidak cukup sampai di situ, pada tahun 1978 pemerintahan Presiden Soeharto menetapkan tahun ajaran baru pada bulan Juni. Pada masa itu, kementerian pendidikan bernama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Menteri-menteri yang menjabat antara lain Dr. Daud Joesoef, Prof. Dr. Nugroho Notosusanto, Prof. Dr. Faud Hassan, Prof. Dr. Ing. Wardiman Djojonegoro, dan Prof. Dr. Wiranto Aris Munandar.
Halaman berikutnya
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
