Government Technology (GovTech) akan segera hadir di Indonesia. GovTech merupakan layanan digital yang mengintegrasi beberapa layanan digital pemerintah. Menjelang peluncuran GovTech, pemerintah melakukan berbagai upaya akselerasi transformasi digital, termasuk layanan bagi aparatur sipil negara (ASN).
Peluncuran GovTech selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan layanan Digital Nasional.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas sempat membahas pengadaan GovTech saat menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Jumat, 29 Januari 2024.
Dengan adanya layanan tersebut, maka ASN dapat mengakses berbagai layanan dasar yang diampu oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Lembaga Administras Negara (LAN) dengan mudah.
“Untuk pertama kalinya dalam sejarah sejak Indonesia merdeka, Indonesia akan berproses memiliki layanan digital terpadu alias tidak terpisah-pisah seperti selama ini, layanan yang satu, dengan interoperabilitas yang baik, dan berorientasi ke user/citizen centric seperti di negara-negara yang menjadi benchmark,” jelas Anas.
Anas menerangkan bahwa jajaran 20 besar negara dengan e-Government Development Index (EDGI), hampir semuanya telah memiliki tim digital pemerintah untuk menyatukan seluruh layanan digital dan menciptakan standardisasi ekosistem digitalisasi pemerintahan.
Apabila konteksnya di Indonesia, maka tim SPBE berisi Menteri PANRB, Menteri Keuangan, Menteri Kominfo, Mendagri, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas.
“Kalau di Indonesia selama ini memang masih terpisah-pisah. Mau akses layanan A, maka downlod aplikasi Kementerian A; lalu mau akses layanan B maka harus download aplikasi B. Pengisian data berulang, belum ada interoperabilitas data yang baik sehingga user itu kesulitan. Ini yang Presiden ingin agar semua simpel dan memudahkan rakyat,” terang Anas.
Halaman Selanjutnya,
Halaman : 1 2 Selanjutnya
