TPP Terlambat Cair, Banyak Guru ASN Daerah Keluhkan Masalah Tersebut

- Editor

Minggu, 19 Februari 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sejumlah ASN daerah baik yang ada di satuan pendidikan maupun lingkungan pemda merasa waswas. Mereka khawatir pada tahun 2023 ini pencairan TPP macet seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Berikut ini  telah dirangkum keluhan yang datang dari guru ASN yang ada di beberapa wilayah di Indonesia terkait topik TPP terlambat cair.

Salah satu keresahan yang muncul datang dari Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, Provins Jawa Timur. Seorang guru ASN menyampaikan bahwa biasanya TPP akan cair sekitaran tanggal 20. Namun dikabarkan TPP terlambat cair bulan ini.

Kabar terkait TPP yang terlambat cair ini mengakibatkan keresahan tersendiri bagi kalangan guru terutama yang ASN. Sebab pencairan TPP adalah yang sangat dinantikan oleh guru.

Mengutip dari laman Jawa Pos Radar Bromo, pada kurun waktu dua tahun belakangan TPP guru dan ASN pemkab Probolinggo kerap kali molor dari waktu pencairan. Bahkan pernah terjadi pembayarannya harus dirapel untuk tiga bulan sekaligus.

Selanjutnya keluhan yang sama dsiampaikan oleh guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Lumajang karena Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang tak kunjung cair.

Kondisi tersebut menjadikan beberapa guru yang merupakan ASN hingga kini masih menunggu kepastian akan pencairan TPP. Mereka berharap tahun ini keterlembatannya tidak selama tahun lalu.

ASN Kabupaten Lumajang Keluhkan Keterlambatan Pembagian TPP

Menjawab keluhan tersebut Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Lumajang, Sunyoto, menyatakan saat ini TPP Guru dan pegawai ASN lain belum bisa dicairkan. Pemkab Lumajang hingga kini masih menunggu persetujuan dari Mentri Dalam Negeri (Mendagri).

Namun saat ini belum ada pembicaraan terkait pencairan. Sebab Kementrian Dalam Negeri masih mensosialisasikan dan menyamakan persepsi.

Kedua, faktor yang mendukung TPP terlambat cair yaitu karena ada perubahan peraturan. Kebijakan yang ditetapkna oleh pemerintah pusat tahun 2023 ini mengharuskan pemkab mematuhinya.

Meski demikian, pihak BPKD Kabupaten Lumajang sudah memberitahukan kepada para ASN baik dari sektor pendidikan, kesehatan dan lain-lain bahwa bahwa tahun ini terjadi keterlambatan.

Halaman Selanjutnya

Keterlambatan terjadi di Anambas dan Banten 

Berita Terkait

Kriteria Sekolah Swasta yang Bisa Menerima Redistribusi Guru ASN
Guru ASN Bisa Mengajar di Sekolah Swasta, Ini Kriterianya! Apakah Anda Termasuk?
Telah Terbit Permendikdasmen 1 Tahun 2025 tentang Redistribusi Guru ASN (PNS dan PPPK) Pada Satuan Pendidikan Masyarakat
Hanya Di Tanggal 21 Januari, Semua Guru TK, SD, SMP dan SMA/SMK Jangan Sampai Ketinggalan!
[Breaking News] Siaran Pers BKN Kriteria Pelamar Tambahan Seleksi PPPK Guru, Ada Kesempatan Ikut Seleksi PPPK Tahap II
Tahun 2025 Guru Sertifikasi Maupun Non Sertifikasi Akan Sejahtera dengan Program Prioritas Mendikdasmen
Guru Wajib Tahu, Poin Penting dalam PermenPANRB Nomor 21 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Guru
4 Tahapan Pengelolaan Kinerja Tahun 2025, Jangan Sampai Keliru!
Berita ini 705 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 20 Januari 2025 - 18:16 WIB

Kriteria Sekolah Swasta yang Bisa Menerima Redistribusi Guru ASN

Senin, 20 Januari 2025 - 17:51 WIB

Guru ASN Bisa Mengajar di Sekolah Swasta, Ini Kriterianya! Apakah Anda Termasuk?

Senin, 20 Januari 2025 - 12:27 WIB

Telah Terbit Permendikdasmen 1 Tahun 2025 tentang Redistribusi Guru ASN (PNS dan PPPK) Pada Satuan Pendidikan Masyarakat

Senin, 20 Januari 2025 - 11:43 WIB

Hanya Di Tanggal 21 Januari, Semua Guru TK, SD, SMP dan SMA/SMK Jangan Sampai Ketinggalan!

Rabu, 15 Januari 2025 - 12:24 WIB

[Breaking News] Siaran Pers BKN Kriteria Pelamar Tambahan Seleksi PPPK Guru, Ada Kesempatan Ikut Seleksi PPPK Tahap II

Berita Terbaru

Advertorial

HHRMA Bali: Jembatan Karier di Industri Perhotelan

Selasa, 11 Feb 2025 - 09:45 WIB

Unduh Sertifikat Pendidikan 32 JP Gratis