Pada tahun 2022 ini pemerintah telah mengumumkan secara resmi terkait penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023 mendatang yang mana pada tahun ini para tenaga honorer diminta untuk melakukan pengisian pendataan non ASN.
Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2005 dan PP Nomor 49 Tahun 2018 menyatakan bahwa pemerintah telah melarang seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan pejabat lain yang berada di lingkungan instansi pemerintah untuk melakukan pengangkatan tenaga honorer dan/atau tenaga non-ASN.
Menanggapi larangan tersebut maka Badan Kepegawaian Negara (BKN) saat ini sedang melakukan pendataan tenaga non ASN baik di instansi pusat maupun daerah. Pendataan tenaga non ASN tersebut dilakukan untuk memudahkan pemetaan terhadap kondisi tenaga non ASN di lapangan. Selain itu, pendataan tersebut akan digunakan untuk menyusun strategi kebijakan serta mekanisme penyelesaian permasalahan tenaga non ASN.
Sehingga dengan demikian, tenaga honorer diwajibkan untuk mempersiapkan dokumen yang diperlukan untuk keperluan pendataan non ASN 2022 tersebut. Untuk itu, pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menentukan jadwal batas akhir pendataan non ASN tersebut yakni terakhir pada 31 Oktober 2022.
Akan tetapi, walaupun pendataan tersebut dilakukan sampai 31 Oktober 2022 namun pada tanggal 30 September 2022 akan menjadi batas pendaftaran Non ASN dan pihak instansi diminta untuk melakukan prafinalisasi. Ketentuan pendataan Non ASN 2022 tersebut didasarkan pada Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022. Sehingga, tenaga honorer perlu memahami mengenai ketentuan, skema serta dokumen yang perlu disiapkan dalam pendataan Non ASN 2022.
Dalam melaksanakan pendataan Non ASN ini maka Badan Kepegawaian Negara (BKN) hanya melaksanakan pendataan Non-ASN di lingkup instansi pemerintah baik pusat maupun darah hanya melalui portal https://pendataan-nonasn.bkn.go.id/. Skema pendataan tenaga Non ASN ini terbagi menjadi prafinalisasi yang mana masing-masing operator instansi dapat mendaftarkan tenaga Non ASN sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan serta dapat mengumumkannya melalui kanal informasi instansi.
Setelah didaftarkan pada instansi maka tenaga Non ASN yang telah masuk dalam pendataan Non ASN dapat membuat akun di portal tersebut untuk melakukan pengecekan terhadap data yang diinput serta data yang harus dilengkapi oleh tenaga Non ASN.
Pada tahap finalisasi yang berlangsung pada 31 Oktober 2022 tersebut maka masing-masing instansi wajib melakukan pengecekan terakhir pada akhir pendataan tenaga non ASN serta menerbitkan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) sebagai hasil akhir pendataan, agar dapat diumumkan hasil akhir dari data tenaga non ASN pada kanal informasi pada masing-masing instansi.
Untuk itu, pemerintah berharap dengan adanya pendataan ini maka dapat muncul kesamaan persepsi, percepatan proses mapping, menyiapkan kebijakan, menyiapkan road map penyelesaian Tenaga Non ASN dan membangun komunikasi yang positif kepada tenaga Non ASN terkait penyelesaian tenaga Non ASN.
Halaman Selanjutnya
Mengacu pada Surat Menteri PARNB nomor…
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
