Tahun 2023 Pemerintah Masih Kesulitan Penuhi Kuota Guru PPPK

- Editor

Jumat, 10 Februari 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Seleksi guru ASN kategori Pergawai Pemerintah dengan Perjdanjian Kerja atau PPPK seharusnya telah diumumkan pada bulan Januari 2023 lalu. Namun pelaksanannya harus ditunda karena pemerintah masih kesulitan memenuhi kuota guru PPPK.

Hingg kini masih banyak formasi guru yang mengalami kekosongan jabatan. Meskipun upaya seleksi gurut telah dilakukan  akan tetapi pelamar prioritas I, pelamar prioritas II, pelamar prioritas III dan pelamar umum belum bisa terserap secara maksimal.

Mau tidak mau Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) harus mengumumkan hasil seleksi pada minggu ketiga atau bahkan keempat Februari 2023 ini. Pasnelnas sendiri merupakan panitia gabungan yang terdri dari Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Pengumuman PPPK guru adalah momentum yang sangat dinantikan oleh para pelamar. Berkaitan dengan penundaan yang harus dilakukan, Pelaksana Tugas Direktur Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbudristek, Prof. Nunuk Suryani menyampaikan tanggapannya terkait hal tersebut.

Pasca melakukan seleksi guru ASN PPPK 2022 untuk katgori pelamar prioritas I (P1), pelamar prioritas II (P2), pelamar prioritas III (P3), dan pelamar umum, Panselnas masih kesulitan memaksimalkan formasi pelamar yang kosong. kuota guru PPPK yang belum terserap ini masih perlu disinkronkan antara data dengan jumlah kekosongan agar hasilnya optimal.

Adapun pada tahun 2022 sendiri kuota pemerintah pusat yang tersedia sejumlah 781.844 orang. Namun yang masih menjadi pertentangan antara jumlah kuota dengan jumlah yang diajukan sebanyak 40,9 persen jika menimbang data formasi milik pemerintah daerah.

Faktanya memang hingga hari ini pemerintah sedang mengalami kesulitan memenuhi kuota guru PPPK. Saat ini upaya yang sedang dilakukan antaralain menyinkronkan anggaran, pengajuan dan penetapan formasi, validasi data pokok pendidikan, serta hal-hal teknis lainnya. Kenyataan tersebut yang menyebabkan penundaan pengumuman terjadi.

Mengutip dari laman kompas.id “Kami baru menemukan beberapa formasi yang belum ada pelamarnya. Untuk itu kami bernisiatif memperjuangkan formasi kosong itu agar dapat terserap oleh guru PPPK sejumlah formasi kosong tersebut. Hal itu dilakukan agar ASN PPPK yang diterima dapat lebih banyak lagi,” ujar Nunuk, pada Kamis (2/2/2023) dalam kesempatanya menjelasakan hasil koordinasi panselnas tentang koordinasi dan sinkronisasi pemaksimalan kuota guru PPPK.

Mulanya Kementrian Pendidikan membuka perekrutan dengan kuota sebanyak 1.002.616 di sekolah negeri. Sayangnya kuota yang disebutkan tersebut tidak bisa memenuhi jumlah formasi kosong karena jumlah guru yang diajukan pemerintah daerah hanya 502.252.

Sehingga pada tahun 2021hanya ada 198.860 guru yang mendapatkan formasi. Sebanyak 193.955 guru belum bisa mendapatkan formasi mengajar hingga hari ini.

Proses seleksi guru PPPK memang diwarnai ketidak mulusan. Hal tersebut dapat terbukti pada gelaran seleksi PPPK guru tahap ketiga.

Ketidak mulusan seleksi PPPK tahap ketiga tersebut ditanggapi oleh Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Wijaya.

Pada Sabtu (4/2/2023) Wijaya mengatakan pihaknya mendorong agar pelaksanaan seleksi dan pengangkatan guru honorer segera usai. Tak hanya sekedar usai PGRI meminta agar proses pemenuhan kuota guru PPPK dapat memperhatikan aspek keadilan serta menyesuaikan kondisi di lapangan.

Perwakilan PGRI tersebut sangat menyayangkan perihal anggaran, pengajuan formasi dan penetapannya seta proses validasi dan sinkronisasi dapodik hingga mengharuskan pelaksanaan agenda seleksi PPPK molor.

Terakhir Wijaya menambahkan saran kepada pemerintah agar dapat membuka diri. Dimana seharusnya pemerintah melibatkan organisasi guru atau forum-forum guru lainnya.

Tujuannya agar seleksi ASN PPPK dapat berjalan secara proporsional dan ideal. Caranya dapat dicapai jika pemerintah mau menggandeng forum dan organisasi guru honorer yang memiliki corak aspirasinya masing-masing.

Halaman Selanjutnya

Respon dari organisasi guru 

Berita Terkait

Kriteria Sekolah Swasta yang Bisa Menerima Redistribusi Guru ASN
Guru ASN Bisa Mengajar di Sekolah Swasta, Ini Kriterianya! Apakah Anda Termasuk?
Telah Terbit Permendikdasmen 1 Tahun 2025 tentang Redistribusi Guru ASN (PNS dan PPPK) Pada Satuan Pendidikan Masyarakat
Hanya Di Tanggal 21 Januari, Semua Guru TK, SD, SMP dan SMA/SMK Jangan Sampai Ketinggalan!
[Breaking News] Siaran Pers BKN Kriteria Pelamar Tambahan Seleksi PPPK Guru, Ada Kesempatan Ikut Seleksi PPPK Tahap II
Tahun 2025 Guru Sertifikasi Maupun Non Sertifikasi Akan Sejahtera dengan Program Prioritas Mendikdasmen
Guru Wajib Tahu, Poin Penting dalam PermenPANRB Nomor 21 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Guru
4 Tahapan Pengelolaan Kinerja Tahun 2025, Jangan Sampai Keliru!
Berita ini 41 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 20 Januari 2025 - 18:16 WIB

Kriteria Sekolah Swasta yang Bisa Menerima Redistribusi Guru ASN

Senin, 20 Januari 2025 - 17:51 WIB

Guru ASN Bisa Mengajar di Sekolah Swasta, Ini Kriterianya! Apakah Anda Termasuk?

Senin, 20 Januari 2025 - 12:27 WIB

Telah Terbit Permendikdasmen 1 Tahun 2025 tentang Redistribusi Guru ASN (PNS dan PPPK) Pada Satuan Pendidikan Masyarakat

Senin, 20 Januari 2025 - 11:43 WIB

Hanya Di Tanggal 21 Januari, Semua Guru TK, SD, SMP dan SMA/SMK Jangan Sampai Ketinggalan!

Sabtu, 11 Januari 2025 - 15:04 WIB

Tahun 2025 Guru Sertifikasi Maupun Non Sertifikasi Akan Sejahtera dengan Program Prioritas Mendikdasmen

Berita Terbaru

Unduh Sertifikat Pendidikan 32 JP Gratis