Sementara guru-guru yang belum bersertifikat pendidik akan mendapatkan tunjangan profesi sesuai dengan ketentuan baru dalam RUU Sisdiknas terbaru, bila sudah disahkan menjadi Undang-undang.
Namun, tunjangan profesi yang rencananya akan diberikan melalui RUU Sisdiknas) itu tidak disetujui untuk masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023.
Keputusan itu diambil saat Badan Legislasi DPR menggelar rapat kerja (raker) bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Selasa (20/9/2022) malam.
“Ya (tidak dimasukan) karena DPR tidak ingin kerusuhan yang terjadi bertambah parah,” tutur Wakil Ketua Baleg DPR Willy Aditya.
Dalam kesempatan itu, Dewan menyampaikan agar pemerintah, dalam hal ini Mendikbudristek Nadiem Makarim, membuka ruang dialog dengan para pemangku kepentingan sebelum mengajukan RUU ini untuk dibahas bersama DPR.
“Mendikbud (harus) membuka ruang dialog dengan stakeholder secara luas kemudian tidak menciptakan kerusuhan yang baru,” paparnya.
Disisi lain, Mendikbudristek, Nadiem Makarim mengomentari keputusan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR) RI yang tidak memasukkan Rancangan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Perubahan Prioritas 2023.
Halaman berikutnya
Nadiem mengaku pihaknya telah..
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
