Menjelang tahun politik seperti sekarang, menurut Hasna, pendataan guru honorer akan sangat berpotensi ditunggangi oleh kepentingan politik. Sehingga nantinya akan banyak oknum yang memanfaatkan peluang ini untuk mendulang suara dalam pertarungan merebutkan jabatan.
Hasna pun mengaku praktik nepotisme dalam pendataan guru honorer ini sudah mulai tercium. Ia mengungkapkan terdapat kepala sekolah yang tiba-tiba mengangkat guru honorer yang tidak sesuai dengan bidangnya. Misalnya, mengangkat guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk mengajar pelajaran Pendidikan Agama Islam. Tujuannya diduga agar para guru tersebut dapat masuk dalam seleksi PPPK 2022 tanpa tes.
Sementara itu, pemerintah akan menghapus seluruh tenaga honorer mulai tahun depan. Regulasi pun sudah dibuat dan meminta lembaga-lembaga pemerintah untuk tidak merekrut tenaga honorer lagi.
Daftarkan diri Anda sebagai anggota e-Guru.id dan dapatkan pelatihan gratis setiap bulan untuk meningkatkan kompetensi sebagai pendidik. Caranya, klik pada link ini atau poster berikut untuk gabung menjadi member e-Guru.id!
(shd/shd)
Halaman : 1 2
