Kemudian yaitu bukti pemotongan pajak lain jika pada rentang waktu satu tahun telah memperoleh penghasilan lain dari kantor. Dokumen lain yang berisikan tentang data pendukung dalam pengisian SPT tahunan juga perlu untuk dipersiapkan seperti BPKB, sertifikat properti dan surat tabungan.
Hal itu seperti yang dituliskan oleh DJP yang menuliskan untuk mempersiapkan dokumen identitas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang dapat digunakan untuk mengisi identitas dalam kolom daftar tanggungan keluarga.
Selanjutnya untuk para PNS yang dokumennya sudah lengkap Ditjen Pajak menghimbau untuk dapat segera melaporkan SPT tahunannya melalui e-filing pada laman resmi Ditjen Pajak yaitu pajak.go.id.
Untuk masyarakat yang telat melapor SPT tahunan akan dikenakan sanksi berupa denda. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, denda ini diberlakukan dengan tujuan supaya wajib pajak tertib dalam menyampaikan SPT.
Adapun jumlah besaran nilai denda yang akan diberikan untuk SPT tahunan wajib pajak orang pribadi yaitu Rp100.000. Sedangkan, denda untuk wajib pajak korporasi dan badan yaitu senilai Rp1 juta.
Demikian informasi yang dapat diberikan mengenai Menteri PANRB yang wajibkan PNS untuk lapor SPT tahunan beserta dokumen yang harus dipersiapkan.
e-Guru.id menyediakan program membership dengan satu kali membayar gratis pelatihan bersertifikat 32 JP setiap bulannya. Mari bergabung dengan 9000++ di seluruh wilayah Indonesia. Tunggu apalagi DAFTAR SEKARANG
Ingin pelatihan bersertifikat 32 JP? KLIK LINK INI
Ingin dibantu mendaftar member e-Guru.id ? Hubungi wa.me/6285869433931 (Admin Ayu)
(Nas/law)
Halaman : 1 2
