BKN melalui akun Twitter resminya, @BKNgoid, mempublikasikan instansi-instansi pemerintah dengan jumlah tenaga non-ASN atau honorer terbanyak.
Kementerian Agama menjadi kementerian yang paling banyak memiliki tenaga honorer.
- Kementerian Agama: 139.560
- Kementerian Sosial: 40.175
- Pemerintah Provinsi Jawa Timur: 24.875
- Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat: 21.888
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah: 21.757
Menurut Plt Kepala BKN Bima Haria Wibisana, bila merujuk keadaan sekarang ini, tentu sangat susah untuk mengatasi berbagai persoalan honorer sampai November tahun 2023.
Untuk itu, pejabat BKN tersebut mengatakan, butuh solusi agar waktu untuk menyelesaikannya bisa diperpanjang.
“Sangat tidak mungkin menuntaskan masalah honorer pada November 2023, waktunya sangat mepet,” kata Bima Haria.
Penting diketahui, sebetulnya pemerintah telah punya target bahwa penghapusan honorer ini akan selesai pada 2023 tepatnya pada bulan November.
Hal itu didasarkan amanat yang terkandung dalam PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Di dalam PP tentang manajemen PPPK itu, terdapat klausul bahwa sejak 28 November tahun 2023, tidak ada lagi honorer dan tenaga non-Aparatur Sipil Negara (Non-ASN).
Berdasarkan PP tersebut, cuma ada dua jenis ASN yang dikenal dalam struktur kepegawaian, yaitu PNS dan PPPK.
Halaman berikutnya
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
