Dia pun membeberkan, pihaknya tengah menyiapkan aturan terkait hal itu agar bisa menjadi alternatif jangka pendek, dalam menangani keresahan di Pemda.
Menurutnya, solusi ini lebih baik dibandingkan harus membuat aturan yang ketat, tetapi banyak Pemda yang akan melanggar.
Azar pun membagikan pengalamannya sebagai Bupati, di mana Pemda masih melakukan upaya-upaya ‘nakal’ untuk menambah jumlah honorernya, walaupun sudah seringkali dilarang.
Dia menyebutkan fakta di lapangan selama ini, dimana penerimaan honorer sudah ditutup, tetapi masih ada yang main ‘kucing-kucingan’.
Deputi Bidang SDM Aparatur Alex Denni mengatakan, masalah Pemda sebenarnya bukan soal status PPPK atau honorer, tetapi lebih ke soal anggaran.
Karena selama ini, tarif gaji PPPK ditetapkan sesuai UMR dan dipatok sesuai aturan. Karena itu, dia melihat pertimbangan menetapkan gaji PPPK dengan bentuk kisaran yang memuat batas atas dan bawah.
Halaman berikutnya
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
