Ahmad Doli Tandjung, selaku Ketua Komisi II DPR RI mengaku bahwa masah terjadi permasalahan yang berkaitan dengan guru maupun tenagar honoer. Permasalahan honorer yang terus terjadi salah satunya karena terkendala pada pendataan.
Doli mencontohkan Kementrian Pendayagunaan Paratur Negara dan Reformasi Birokras (KemenpanRB) yang mendata sekitar 800 ribu honorer termasuk guru di seluruh Indonesia. Data tersebut membengkak pada November 2022 menjadi 2.421.100 honorer.
Mengutip dari laman Republika “Waktu itu kita mendorong Kementrian terkait uunruk memberitahukan data. SUpaya kami mengetahui ada berapa banyak guru yang nasibnya sama dengan bapak/ibu sekalian. Sebab selama ini hal itu tak kunjung usai,” ujar Doli saat melangsungkan audiensi bersama Forum Non—ASN Jawa Tengah (FORAS).
Permasalah honorer yang utama carut marutnya terdapat pada pendatannya. Sejauh penelusuran Komisi II pendataan honorer yang bermasalah waktu itu ditemukan di Kepulauan Riau. Disana ditemukan fakta ada seorang anak yang menggantikan posisi ayahnya yang meninggal ketika masih berstatus honorer.
Permasalahan serupa sneantiasa bertambah. Doli mengklaim faktor yang menyebabkan adalah ketidak pastian skema rekrutmen dan tidak ada kepastian pemberhentian.
Mengambil contoh yang terjadi di Kepulauan Riau dimana seorang tenaga honorer meninggal dunia digantikan oleh anaknya karena istrinya meminta untuk dimasukan. Hal-hal semacam itu yang menyebabkan ketidak teraturan database.
Dampak yang terasa nantinya adalah ketimpangan jumlah honorer yang diiangkat menjadi ASN. Sebab jumlah honorer yang diangkat menjadi ASN tidak sebanding dengan orang-orang berstatus non-ASN.
Permasalahan honorer yang utama dalah ketidak sinkronan database. Dampak dari ketidak sinkronan data tersebut yakni menyebabkan jumlah pegawai honorer selalu mengalami peningkatan pada saat akan diangkat.
Seperti yang terjadi pada bulan November 2022 kemarin dimana data yang diasumsikan adalah 800 ribu orang membengkak menjad dua juta lebih honorer. Dimungkinkan jumlah tersebut akan bertambah lagi mengingat pada saat audiensi ada beberapa guru yang belum juga masuk menjadi ASN.
Halaman Selanjutnya
pemerintah surplus kebutuhan guru
Halaman : 1 2 Selanjutnya
