Bahkan banyak pemerintah daerah yang kekurangan pegawai ASN sehingga menggunakan jasa tenaga honorer untuk mengisi setiap instansi.
Hal ini yang dialami oleh Pemprov Jawa Tengah dimana kekurangan pegawai dan menggunakan jasa tenaga honorer.
Hal ini diungkapkan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo tentang isu tenaga honorer yang akan dihapus oleh pemerintah.
Menurut Ganjar, di Jawa Tengah sangat membutuhkan tenaga honorer di bidang pendidikan. Kalau sampai honorer dihapus, maka bidang yang akan terdampak adalah bidang pendidikan di sekolah Jawa Tengah.
“Kalau itu dihapus dan tidak boleh, maka kami kekurangan pegawai. Guru saja kami kurang. Kalau itu (honorer) dipangkas, kami ndak ada guru. Lha yang mau ngisi siapa?” kata Ganjar.
Menurut Ganjar, sampai sekarang negara memang masih belum bisa menyediakan pegawai yang cocok dan sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah.
Karena hal itu, pemerintah daerah berusaha merekrut tenaga honorer untuk mengisi kekurangan tersebut.
“Bisa saja solusinya boleh mengangkat honorer, tapi syaratnya daerah yang mengangkat honorer harus membiayai sendiri, tidak membebani pemerintah pusat. Saya kira, itu solusi yang sangat bagus,” usul Ganjar.
“Yang penting kontraknya saja. Sebenarnya ada format Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bisa ditempuh. Tapi untuk kerja yang sifatnya terbatas, maka tenaga kontrak diperlukan. Untuk menghindari honorer, ya tinggal dikontrakkan saja, jadi ada determinasi waktu untuk mengerjakan itu,” lanjut Ganjar.
Halaman berikutnya
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
