Berkaitan dengan honorer resmi diangkat ASN, berikut ini merupakan penjelasan terkait honorer diganti tenaga kontrak.
Honorer Diganti Tenaga Kontrak Imbas Penghapusan Honorer
Pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN RB), resmi akan menghapus tenaga honorer. Keputusan ini mulai berlaku pada 28 November 2023 mendatang.
Hal ini ditandai dengan terbitnya Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bernomor B/185/M.SM.02.03/2022 pada 31 Mei 2022.
Dengan begitu, masyarakat Indonesia tidak akan lagi mendengar istilah tenaga honorer di masa depan.
Akan tetapi, tidak sedikit orang yang salah kaprah bahwa keputusan itu juga berlaku untuk tenaga kontrak. Padahal, antara tenaga honorer dan tenaga kontrak adalah dua hal yang berbeda.
Perbedaan Tenaga Honorer dan Tenaga Kontrak
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2005 yang sudah diubah menjadi PP No. 56 Tahun 2012, tenaga honorer merupakan pegawai non-PNS dan non PPPK.
Tenaga honorer diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan dengan sumber gajinya berasal dari APBN atau APBD.
Skema penggajian ini membuat besaran nominal gaji tenaga honorer bergantung pada instansi atau pejabat pembina perekrut honorer yang didasarkan pada alokasi anggaran di Satuan Kerja (Satker).
Rekrutmen tenaga honorer tidak diatur dalam Undang-Undang Aparatus Sipil Negara (UU ASN).
Hal ini menyebabkan proses rekrutmen tenaga honorer tidak akuntabel dan terstuktur sehingga bisa sewaktu-waktu tenaga honorer direktrut oleh instansi pemerintah daerah tanpa seizin Pemerintah Pusat.
Sementara tenaga kontrak atau yang sekarang dikenal Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah pegawai ASN yang bekerja sesuai dengan perjanjian kerja yang ditetapkan.
Berdasarkan UU No. 5 Tahun 2015, apabila jangka waktu kontrak habis, maka masa kerja PPPK berakhir atau diperpanjang. Masa perjanjian paling singkat adalah satu tahun.
Rekrutmen PPPK bersifat terbuka dan pengangkatannya berdasarkan kompetensi. Pengangkatan PPPK ini disesuaikan dengan kebutuhan instansi Pemerintah oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan perjanjian kerja.
Selain masa kontrak, dalam perjanjian kerja juga mencantumkan gaji, tunjangan, dan lain sebagainya.
Namun, PPPK bukan merupakan calon Pegawa Negeri Sipil (PNS). Untuk diangkat menjadi calon PNS, PPPK harus mengikuti proses seleksi calon PNS sesuai ketentuan perundang-undangan.
Imbas Penghapusan Honorer Melalui Outsourching
Honorer yang bekerja di instansi pemerintah harus bersiap, sebab mulai 2023 mendatang status ini akan dihapuskan.
Honorer diberikan pilihan untuk mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Akan tetapi apabila tidak lulus, ada opsi lain yaitu menjadi tenaga outsourcing sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan.
“Diganti outsourcing,” ujar Kepala Biro Humas Hukum dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Satya Pratama kepada CNBC Indonesia.
Menurutnya, saat ini tenaga honorer di K/L sudah banyak digantikan dengan pekerja outsourcing. Seperti satpam, supir hingga tenaga administrasi.
“Saat ini rata-rata tenaga pengemudi, satpam, kurir, petugas kebersihan, pramubakti, sekretaris, administrator sudah outsourcing (PPNPN),” jelasnya.
Dengan perubahan ini, maka nantinya pegawai yang ada di K/L hanya akan ada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tenaga outsourcing.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo memastikan tidak ada lagi tenaga kerja honorer di instansi pemerintah mulai 2023.
Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
Dalam aturan ini, pegawai non-PNS di instansi pemerintah masih tetap melaksanakan tugas paling lama lima tahun saat peraturan tersebut berlaku atau 2023.
Halaman Selanjutnya
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
