Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas turut menghadiri rapat tersebut. Rapat itu juga membahas beberapa usulan dan masukan dari berbagai pihak untuk menyelesaikan prioritas kerja.Rapat tersebut juga membahas rencana maupun tindak lanjut yang dapat dilakukan segera.
Kemudian, permohonan regulasi penempatan seluruh honorer SMP Negeri se-Kabupaten Tulungagung yang mencapai passing grade di seleksi PPPK tahun 2021, penyampaian temuan dan usulan PPPK tahap 3 tahun 2022, meminta kejelasan mengenai guru inpassing madrasah, serta terkait kepastian nasib yang sudah lolos passing grade seleksi PPPK tahun 2021.
Lebih lanjut, kebijakan seleksi guru PPPK merupakan kebijakan lintas kementerian/lembaga, maka permasalahan yang ditimbulkan tidak dapat hanya ditangani oleh Kemendikbud Ristek, untuk itu diperlukan pembahasan dengan kementerian/lembaga terkait panselnas seleksi PPPK, yaitu Kemenpan RB, Kemenkeu RI, Kemendagri dan BKN.
Selain itu, rapat kerja gabungan diperlukan agar terjadi percepatan penyelesaian guru PPPK yang telah lulus seleksi dan mengantisipasi seleksi guru PPPK tahun 2023.
Demikian penjelasan terkait DPR bentuk pansus honorer, semoga informasi terkait DPR bentuk pansus honorer bermanfaat bagi kita semua.
Serta apa yang menjadi kebijakan pemerintah selalu berpihak kepada rakyatnya, terutama bagi teman – teman honorer atau non ASN yang sedang memperjuangkan nasibnya.
Daftarkan diri Anda sebagai anggota e-Guru.id dan dapatkan pelatihan gratis setiap bulan untuk meningkatkan kompetensi sebagai pendidik. Caranya, klik pada link ini atau poster berikut untuk gabung menjadi member e-Guru.id!
Silahkan dibagikan kepada guru-guru di seluruh Indonesia.
Tingkatkan literasi guru dengan join channel telegram:
https://t.me/naikpangkatdotcom
(gapamOP)
