Pada era saat ini skema pensiunan PNS menggunakan pay as you go yang mana Kementrian Keuangan berencana akan mengubahnya menjadi iuran pasti atau fully funded.
Menurut menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengemukakan bahwa pemerintah memutuskan untuk menunda lebih lanjut pembahasan skema dana pensiunan.
Perubahan skema pensiunan ini sudah dibahas pemerintah sejak tahun 2019 silam sehingga bisa diimplementasikan pada tahun 2020. Namun, ternyata hal tersebut tidak bisa terlaksana karena terhalang pandemi Covid-19.
Perubahan skema pensiunan tersebut memang dilakukan sebagai salah satu langkah untuk memberikan uang pensiunan yang lebih besar kepada para abdi negara yang telah habis masa kerjanya. Apalagi, skema ini akan mengurangi beban kas keuangan negara.
Sejauh ini anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus mengucurkan dana sekitar Rp 120 triliun setiap tahunnya untuk pembayaran pensiunan PNS yang berjumlah 3,1 juta orang.
Dengan skema pensiunan fully funded tersebut, maka bukan hal yang mustahil, pensiunan PNS bisa kantongi Rp 1 miliar.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa pandemi Covid-19 membuat pemerintah fokus melakukan refocusing anggaran untuk kesehatan dan bantuan sosial (bansos).
Pada awal Januari 2020 sudah ada inisiatif mengadakan rapat di Kemenkeu yang undang melalui Kementerian Dalam Negeri dalam upaya pembahasan secara detail. Namun pembahasan tersebut terpaksa ditunda karena ada pandemi Covid-19 sehingga konsentrasi anggaran untuk infrastruktur kesehatan dan bansos. Dengan demikian hal ini belum sempat dibahas tuntas.
Perubahan skema pensiunan ini dilakukan sebagai salah satu langkah untuk memberikan uang pensiunan yang lebih besar kepada PNS saat habis masa kerjanya. Selain itu, skema terbaru ini juga akan mengurangi beban APBN.
Pada saat ini APBN harus mengeluarkan anggaran sekitar Rp 120 triliun setiap tahunnya untuk pembayaran pensiunan. Pembayaran pensiunan ini setidaknya diberikan kepada Pensiunan PNS, TNI, Polri yang jumlahnya sekitar ke 3,1 juta orang.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria mengatakan bahwa pembahasan skema pensiun fully funded masih bergulir pembahasannya di Kementerian Keuangan. Namun, akan segera selesai agar bisa diterapkan dalam waktu dekat.
Berbicara saat penandatanganan komitmen pembangunan mal pelayanan publik, Tjahjo awalnya mengaku berbicara dengan PT Taspen (Persero) apakah mungkin pensiunan PNS mendapatkan tunjangan hingga Rp 1 miliar.
Menurut tjaho pihaknya dengan PT Taspen juga sudah diskusi bagaimana pensiunan ASN itu nanti dapat tunjangan Taspennya bisa enggak mencapai Rp 1 M milyar.
Berdasarkan perbincangan tersebut, Tjahjo mengatakan bahwa kemungkinan bagi pensiunan PNS mendapatkan tunjangan pensiun hingga Rp 1 miliar terbuka cukup lebar.
Ikutilah “Pelatihan Pengembangan Motivasi Peserta Didik Dalam Proses Pembelajaran” yang diselenggarakan oleh e-guru.id
Penulis : ERLIN YULIANA
