Batal penghapusan tenaga kerja Non-ASN?
Usai geger pemerintah akan menghapus tenaga Non-ASN atau honorer pada November 2023. Pada tanggal 14 maret 2023, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam situs menpan.go.id mengunggah surat edaran terbaru. Berisikan terkait persiapan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023. Isi surat edaran tersebut melegakan tenaga Non-ASN yang sejak tahun 2022 tersebar kabar pemerintah bakal memberhentikan massal tenaga Non-ASN.
Bermula dari terbitnya surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.B/185/M.SM.02/03/2022 yang berisikan tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam surat edaran itu menyebutkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dalam rangka penataan SDM Aparatur telah mengatur ASN, yang menyebutkan:
a. Pasal 6 berbunyi Pegawai ASN terdiri atas: a. PNS dan b.PPPK
b. Pasal 8 berbunyi Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara.
Lalu pada poin ke enam memerintahkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian pada huruf b, yaitu menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan PPPK di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN.
Namun, pada februari 2023 kemarin Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, menyatakan bahwa Presiden Jokowi mengharapkan adanya pemilihan keputusan terbaik atau jalan tengah untuk tenaga honorer. Dengan kata lain, kemungkinan kecil bahkan tidak ada untuk pemberhentian massal tenaga Non-ASN dikarenakan pemerintah tak bisa mengelak terutama dalam sektor pendidikan dan kesehatan tenaga honorer sangat membantu pada pelayanan publik.
Halaman Selanjutnya
Halaman : 1 2 Selanjutnya
