Apa itu Pay as You Go dalam Pembiayaan Pensiun PNS?

- Editor

Rabu, 26 Oktober 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pembiayaan Pay As You Go – Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, model pembayaran Pensiunan PNS masih menggunakan sistem pembiayaan pay as you go atau “pendanaan langsung” sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969.

UU yang membahas tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, serta mengatur tentang program Jaminan Pensiun (JP) maupun Jaminan Hari Tua (JHT) khusus PNS pada masa pensiunnya.

Skema pembiayaan pay as you go ini secara tidak langsung membebani APBN dalam jangka panjang, karena manfaat pensiun dibayarkan penuh oleh APBN, bukan perorangan atau lembaga lainnya.

Dengan demikian tentu negara akan mengalami kerugian materiil di masa mendatang jika konsep ini masih dibiarkan maka akan besar kerugian yang dimiliki negara akibat pembengkakan APBN.

Kementerian Keuangan melakukan analisis bahwa konsep pembiayaan pay as you go untuk PNS yang produktif kerja akan membuat anggaran tidak tersisihkan per bulannya, sehingga muncullah konsep pembiayaan baru yaitu fully funded.

Analisis yang dilakukan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat mengatakan bahwa pensiunan terus meningkat tiap tahunnya karena semakin bertambahnya jumlah PNS yang pensiun beriringan dengan usia harapan hidup yang semakin panjang, yaitu 72 tahun.

Pada aturan yang berlaku, PNS dikenakan potongan sebesar 8% dari gajinya per bulan dengan rincian 4,75% untuk Jaminan Pensiun (JP) dan 3,25% untuk program Jaminan Hari Tua (JHT).

Secara singkat, pay as you go merupakan pembayaran uang pensiun tanpa didanakan sebelumnya. Yang artinya pemerintah atau negara memiliki kewajiban memberikan pembayaran imbalan pascakerja (pensiun) atau uang pesangon setelah melaksanakan pekerjaan yang diberikan.

Dengan demikian, maka konsep baru mulai akan diterapkan, yaitu fully funded (iuran pasti). Konsep ini berarti negara yang dalam hal ini modern akan menyetor secara berkala dan dibukukan atas nama PNS atau ASN yang bersangkutan.

Setidaknya, apabila diterapkan di Indonesia, maka terdapat empat (4) keunggulan dari skema fully funded, yaitu:

Halaman Selanjutnya

Keunggulan dari skema fully funded

Berita Terkait

Update Terbaru, MenPAN RB Beri Keterangan : CPNS dan PPPK 2024 Segera Dibuka Setelah Hal Ini Selesai!
Kemdikbud Beri 2 Kabar Gembira untuk Semua Guru Sertifikasi maupun Non Sertifikasi Jenjang PAUD, SD, dan SMP
Cara Mengetahui NIP dan Lokasi Penempatan PPPK Guru Meskipun Belum Penyerahan SK
Update Pencairan Gaji Rapelan dan Tunjangan Guru Tw 1 di Berbagai Daerah Terhitung Awal Mei
Kabar Gembira Khusus Guru Non Sertifikasi dari Ditjen GTK, Segera Cek Per 6 Mei 2024
Bulan Mei Guru dan Kepala Sekolah Siap Mendapatkan TPP Namun  Ada Yang Tidak, Bagaimana Regulasi Sebenarnya?
Ini Nominal Gaji Ke 13 Yang Akan Diterima guru Sertifikasi maupun Non Sertifikasi Tahun 2024
Kabar Gembira, Pemerintah Siap Gelar Pendataan Honorer yang Belum Masuk Database BKN, Jangan Sampai Terlewat!
Berita ini 1,740 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 2 Mei 2024 - 11:04 WIB

Update Terbaru, MenPAN RB Beri Keterangan : CPNS dan PPPK 2024 Segera Dibuka Setelah Hal Ini Selesai!

Kamis, 2 Mei 2024 - 10:22 WIB

Kemdikbud Beri 2 Kabar Gembira untuk Semua Guru Sertifikasi maupun Non Sertifikasi Jenjang PAUD, SD, dan SMP

Kamis, 2 Mei 2024 - 09:52 WIB

Cara Mengetahui NIP dan Lokasi Penempatan PPPK Guru Meskipun Belum Penyerahan SK

Rabu, 1 Mei 2024 - 10:14 WIB

Update Pencairan Gaji Rapelan dan Tunjangan Guru Tw 1 di Berbagai Daerah Terhitung Awal Mei

Selasa, 30 April 2024 - 10:32 WIB

Kabar Gembira Khusus Guru Non Sertifikasi dari Ditjen GTK, Segera Cek Per 6 Mei 2024

Senin, 29 April 2024 - 11:43 WIB

Ini Nominal Gaji Ke 13 Yang Akan Diterima guru Sertifikasi maupun Non Sertifikasi Tahun 2024

Senin, 29 April 2024 - 11:02 WIB

Kabar Gembira, Pemerintah Siap Gelar Pendataan Honorer yang Belum Masuk Database BKN, Jangan Sampai Terlewat!

Sabtu, 27 April 2024 - 11:00 WIB

Resmi Surat Edaran Pemda, Kabar Pahit Bagi Guru Honorer Belum Masuk Dapodik dan Database BKN

Berita Terbaru