Tenaga Non ASN– Dalam upaya untuk mempercapat pendataan tenaga honorer di indonesia, Kemenpan RB menghimbau kepada seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah untuk segera melakukan pendataan tenaga Non ASN paling lambat sampai 30 September 2022.
Tujuan diberlakukannya pendataan tenaga honorer tersebut agar Kemenpan RB dapat memetakan serta mengetahui jumlah tenaga Non ASN yang ada pada lingkungan pemerintah baik pusat maupun daerah. Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB mengatakan bahwa tujuan dilakukannya pendataan tenaga honorer ini agar dapat menyatukan kesamaan persepsi terhadap penyelesaian tenaga Non ASN.
Pada pendataan tenaga honorer tersebut bukan untuk mengangkat tenaga Non ASN menjadi ASN tanpa tes akan tetapi untuk mencari solusi atas persoalan honorer tersebut. Sehingga dengan demikian diharapkan untuk masing-masing instansi pemerintah agar mempercepat proses mapping, validasi data, serta menyiapkan roadmap penyelesaian tenaga Non ASN.
Dengan adanya pendataaan tenaga honorer tersebut maka diharapkan Kemenpan RB dapat membangun komunikasi positif dari penyelesaian tenaga Non ASN yang ada pada lingkungan pemerintah.
Imbauan tersebut juga telah tertuang dalam Surat Menteri PANRB No. B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Pendataan Tenaga Non-ASN di lingkungan Instansi Pemerintah dan bagi PPK yang tidak menyampaikan data pegawai non-ASN sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, maka dianggap dan dinyatakan tidak memiliki tenaga non-ASN.
Untuk upaya penyelesaian masalah tenaga non-ASN ini tidak bisa dilakukan dengan solusi tunggal sehingga diperlukan adanya penataan tenaga non-ASN yang mana harus diselesaikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi sehingga harus ada keseimbangan antara efektivitas organisasi, ketersediaan anggaran, dan kebutuhan.
Halaman Selanjutnya
Setelah dilakukan pemetaan maka pemerintah akan menyusun…
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
