Pencairan tunjangan sertifikasi guru triwulan II menjadi kabar yang sudah dinanti-nantikan oleh guru-guru yang telah memenuhi persyaratan sebagai penerima.
Meskipun pada Permendikbudristek Nomor 4 Tahun 2022 telah dijadwalkan untuk pencairan TPG triwulan II ini jatuh pada bulan Juni, akan tetapi masih banyak daerah yang belum melakukan pencairan.
Inilah yang kemudian membuat banyak dari kalangan guru yang menanti-nanti pencairan TPG triwulan II.
Karena memang daerah satu dengan daerah lain memiliki kondisi yang berbeda, sehingga ada kemungkinan besar terjadi keterlambatan.
Namun apakah Anda sudah tahu bahwa selain tunjangan sertifikasi, ada dua tunjangan lain yang bisa diterima oleh guru. Berikut penjelasannya.
Tunjangan Khusus
Tunjangan guru yang kedua adalah tunjangan khusus yang merupakan tunjangan yang diberikan kepada guru sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di Daerah khusus atau terpencil.
Guru yang ditugaskan di Daerah khusus, diberikan tunjangan khusus setiap bulan selama masa penugasan. Besarannya adalah sebesar satu kali gaji pokok.
Berikut kriteria atau syarat agar guru dapat menerima tunjangan khusus ini.
- memiliki status sebagai Guru ASN di Daerah di bawah binaan Kementerian;
- mengajar pada satuan pendidikan yang tercatat pada Dapodik;
- memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- memiliki NUPTK; dan
- melaksanakan tugas mengajar di satuan pendidikan pada Daerah Khusus yang dibuktikan dengan surat keputusan mengajar.
Tunjangan khusus juga termasuk tunjangan yang dianggarkan oleh Kementerian Keuangan melalui kebijakannya. Sasaran DAK Nonfisik menyebutkan bahwa bagi guru PNSD sebanyak 25.003, sedangkan bagi PPPK sebanyak 13.835 orang.
Kriteria Penetapan Daerah Tertinggal
Penetapan Daerah Tertinggal dilakukan berdasarkan usulan Menteri dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait dan Pemerintah Daerah.
Dalam Peraturan Presiden RI Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 diuraikan kriteria Daerah Tertinggal, yaitu sebagai berikut.
- perekonomian masyarakat;
- sumber daya manusia;
- sarana dan prasarana;
- kemampuan keuangan daerah;
- aksesibilitas; dan
- karakteristik daerah.
Pemerintah telah menetapkan Daerah Tertinggal setiap 5 (lima) tahun sekali secara nasional berdasarkan kriteria, indikator, dan sub indikator ketertinggalan daerah.
Artinya sekali ditetapkan daerah itu sebagai Daerah Tertinggal maka masa berlakunya selama 5 tahun untuk fokus pembangunan di daerah.
Halaman berikutnya
Halaman : 1 2 Selanjutnya
