Penjelasan 3 Opsi Nasib Honorer KemenpanRB
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) mengatakan pihaknya membuat tiga skenario untuk mengantisipasi munculnya masalah saat penghapusan tenaga honorer pada 2023. KemenPAN-RB nantinya akan memilih satu dari tiga skenario tersebut.
“Jadi sebenarnya warning untuk pengangkatan non-ASN ini sudah lama. Tapi ada fakta juga kalau non-ASN ini tidak ada, pelayanan-pelayanan kita bisa terganggu di kabupaten/kota,” kata KemenPAN-RB Azwar Anas di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Rabu (21/9/2022).
Opsi Pertama
Opsi pertama adalah seluruh tenaga honorer diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN). Namun hal tersebut dikatakan akan berdampak semakin beratnya beban negara.
“Tapi ini akan menjadi beban yang berat bagi negara, dan kompetensi birokrasi kita juga tentu akan ada problem di beberapa titik, yang ketika rekrutmennya kualitasnya diperhatikan,” ungkap dia.
Diangkat seluruhnya menjadi ASN. Skema ini menurut Menteri Azwar Anas tidak menjamin masalah tuntas semua.
Sebab, pada 2005 pemerintah pernah menegaskan tidak ada honorer lagi karena sudah mengangkat hampir 1 juta honorer menjadi PNS tanpa tes.
“Nah, kalau tahun ini diangkat semua, apakah dijamin tidak ada honorer lagi. Terbukti dengan jumlah honorer saat ini dari 410 ribu di 2014 membeludak menjadi 1,1 juta di 2022,” ungkap Azwar Anas.
Opsi Kedua
Opsi kedua adalah tenaga honorer diberhentikan seluruhnya. Diberhentikan seluruhnya.
Alternatif ini, kata Azwar Anas, akan menimbulkan polemik karena saat ini saja banyak bupati yang didemo honorer.
“Semasa jadi bupati, saya pasti update status di Instagram kalau ke Jakarta. Ini agar para honorer tahu, kalau saya berusaha memperjuangkan mereka,” terangnya.
Opsi Ketiga
Opsi ketiga adalah tenaga honorer diangkat menjadi ASN berdasarkan skala prioritas.
“Yang lain bukan tidak prioritas, tapi diselesaikan secara bertahap,” terang Azwar.
Diangkat sesuai dengan prioritas, Skema ini menurut Azwar Anas, sementara dijalankan pemerintah.
Tahun ini tidak merekrut CPNS, tetapi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Diharapkan banyak honorer yang bisa lulus menjadi PPPK.
Pemerintah juga memprioritaskan guru dan tenaga kesehatan untuk PPPK 2022. Sementara, formasi lainnya diselesaikan bertahap.
Untuk menentukan skema mana yang diambil, Menteri Anas menegaskan harus dibereskan dulu data honorernya. Jika datanya amburadul, maka masalah honorer tidak akan selesai-selesai.
Menteri Anas meminta dengan tegas para bupati selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK) untuk melakukan audit terhadap kebenaran data dan mengirimkan surat pernyataan lertanggungjawaban mutlak (SPTJM) kepada BKN.
SPTJM itu sebagai bentuk komitmen dan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan oleh bupati bahwa data tenaga non-ASN di daerahnya adalah valid dan tak berubah.
Halaman Selanjutnya
Penyelesaian permasalahan diawali…
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
