Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia atau PB PGRI memberikan statement berkaitan dengan pemantauan penuntasan formasi PPPK guru tahun 2021 yang mencapai 1 juta kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Saat ini dikabarkan pengangkatan 1 juta guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK guru sudah hampir mencapai setengahnya. Informasi ini disampaikan oleh Ketua Umum PB PGRI, Prof. Unifah Rosyidi pada Minggu, 5 Maret 2023 di Semarang.
Dalam Konferensi Kerja Provinsi IV PGRI Jawa Tengah Masa Bakti XXII. Ketua Umum PB PGRI menyampaikan bahwa capaian hampir setengah 1 juta formasi guru honorer yang menjadi PPPK guru tepatnya mencapai 300 sampai 400 ribu.
Dikut dari Antara , masih dalam kesempatan yang sama Prof. Unifah juga menyebutkan kekurangan formasi dalam 1 juta formasi PPPK guru untuk guru honorer. “Masihlah sekitar 500 ribu kekurangannya,” ucap Ketua Umum PB PGRI tersebut.
Selain itu, pembahasan tidak hanya berhenti disana Ketua Umum PB PGRI juga menyatakan mengenai wacana pelaksanaan ambil alih oleh pusat yang disebutkan oleh Mendikbud.
“Tapi, waktu HUT PGRI kemarin (ke-77), Mendikbud di sini (Semarang) dengan Presiden Joko Widodo, menyatakan jika satu juga tidak selesai maka akan diambil alih pusat,” ujar Prof. Unifah.
Sebagai wadah organisasi pusat para guru, tenu PGRI memiliki peranan yang besar untuk mengawal penuntasan formasi 1 juta guru bagi guru tenaga honorer agar tepat terlaksananya.
Dan memperingatkan Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Agar senantiasa konsisten dalam merealisasikan 1 juta formasi PPPK guru untuk guru honorer. “Tugas kami di organisasi mengawal dan mengingatkan beliau (Mendikbud) untuk konsisten dengan statement itu,” ujar Ketua Umum PB PGRI.
PGRI di daerah daerah juga terus melaksanakan komunikasi dengan Pemerintah Daerah agar pengadaan PPPK guru ini dapat tepat sasaran dan tetap terpantau konsisten dengan mengangkat 1 juta guru honorer menjadi PPPK guru.
Ketua Umum PB PGRI tersebut menjelaskan jika PGRI di daerah, seperti Jateng terus melakukan komunikasi dengan berbagai dialog bersama gubernur yang menjabat, PGRI di kabupaten atau kota, serta Pemerintah Kabupaten atau kota.
Halaman Selanjutnya
Hal yang sama juga disuarakan…
Halaman : 1 2 Selanjutnya
