Tunjangan Profesi Guru (TPG) non sertifikasi akan langsung diterima sejumlah 290 ribu guru yang tersebar di seluruh Indonesia.
Kita pahami bersama bahwasannya banyak guru yang khawatir ketika RUU Sisdiknas di publikasikan oleh pemerintah.
Pasalnya didalam RUU Sisdiknas tersebut tidak tercantum Tunjangan Profesi Guru (TPG).
Sehingga hal tersebut secara otomatis menggiring opini bahwasannya Tunjangan Profesi Guru (TPG) ditiadakan di tahun 2023 nanti.
Akan tetapi untuk lebih jelasnya mari kita simak penjelasan dari Mendikbud terkait Tunjangan Profesi Guru (TPG) di tahun 2023.
Berikut merupakan penjelasan terkait Tunjangan Profesi Guru non sertifikasi tahun 2023 akan cair kepada 290 guru.
Tunjangan Profesi Guru Non Sertifikasi
Saat ini banyak yang cari sertifikasi guru 2022, tunjangan PPG, pengganti sertifikasi guru, besaran tunjangan sertifikasi guru non PNS 2022 dan tunjangan profesi guru.
Ketahui tunjangan profesi guru non sertifikasi bakal langsung diterima 290 ribu guru usai RUU Sisdiknas disahkan, berikut kata Mendikbud soal TPG 2023.
Tunjangan profesi guru atau TPG merupakan sebuah penghargaan dari Pemerintah kepada guru dan dosen atas profesionalismenya dalam menjalankan sistem pendidikan nasional.
Untuk mendapatkan tunjangan profesi guru, seorang guru wajib mengikuti Program Pendidikan Guru di LPTK yang ditunjang Kemendikbud, sebagai pengganti akta IV.
PPG sendiri dijalankan supaya seorang guru memenuhi kompetensi dan profesional sebagai seorang guru, di mana masa pendidikannya selama 2 tahun.
Usai mengikuti PPG, seorang guru bakal mendapatkan sertifikat pendidik atau serdik. Serdik tersebut yang menjadi dasar pemberian TPG.
Saat ini DPR RI bersama Pemerintah melalui Kemendikbud tengah membahas Rancangan Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas.
Belakangan yang disorot, terutama dari kalangan guru adalah pasal mengenai tunjangan profesi guru yang tak ada dalam RUU Sisdiknas.
Sebab dikhawatirkan ketika RUU Sisdiknas disahkan, tunjangan profesi guru bakal hilang. Selama ini tunjangan yang diterima guru sertifikasi terbilang besar.
Adapun tunjangan profesi guru sebelumnya dihapus yakni bertujuan untuk memberikan penghasilan yang layak bagi semua guru, tak hanya guru yang telah tersertifikasi.
RUU Sisdiknas sendiri mengintegrasikan dan mencabut tiga Undang-Undang terkait pendidikan, yaitu UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
RUU itu mengatur bahwa guru yang sudah mendapat tunjangan profesi, baik guru ASN maupun non ASN akan tetap mendapat tunjangan tersebut sampai pensiun.
Dalam RUU Sisdiknas pula, Mendikbud Nadiem Makarim menjelaskan bahwa pendidik PAUD diusulkan masuk dalam kategori guru, tak cuma TK hingga perguruan tinggi.
Sebab pihaknya mendapati bahwa pada UU Sisdiknas sebelumnya terdapat kebijakan yang diskriminatif terhadap pendidik PAUD yang tak masuk kategori guru.
Nadiem menambahkan, sebanyak 232.000 pendidik PAUD, 50.000 pendidik di kesetaraan, dan 11.000 guru pesantren formal akan diakui sebagai guru jika RUU Sisdiknas itu disahkan.
Dalam kesempatan itu, Nadiem menambahkan bahwa dalam UU Sisdiknas tahun 2003 pendidikan anak usia tiga hingga lima tahun tidak termasuk dalam pendidikan formal. Akibatnya, bantuan pemerintah pun lebih kecil.
“Kemendikbudristek telah melakukan terobosan peningkatan pengelolaan PAUD, salah satunya akselerasi pendanaan PAUD dan kesetaraan. Dengan terobosan itu, besaran BOP disesuaikan dengan tingkat kemahalan daerah, juga BOP PAUD disalurkan langsung ke satuan dan dimanfaatkan secara fleksibel,” kata Nadiem.
Halaman Selanjutnya
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
