Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) telah resmi gagal untuk menjadi RUU Prolegnas 2023. Keputusan tersebut diambil oleh Badan Legislasi DPR saat menggelar rapat kerja (raker) bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM beserta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada hari Selasa (20/9/2022).
Tidak dimasukkannya RUU Sisdiknas dalam Prolegnas dikarenakan DPR tidak ingin kerusuhan yang terjadi bertambah parah. Sehingga, dalam kesempatan tersebut, DPR menyampaikan agar Mendikbud Ristek membuka ruang dialog dengan para pemangku kepentingan sebelum mengajukan RUU tersebut untuk dibahas bersama DPR.
Dengan demikian, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) mengatakan bahwa keputusan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR) RI yang tidak memasukkan Rancangan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) kedalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Perubahan Prioritas tahun 2023.
Berkaitan dengan hal tersebut maka upaya yang dilakukan pemerintah yakni telah mengupayakan kesejahteraan guru dengan memberikan tunjangan profesi guru (TPG) tanpa harus dibuktikan dengan sertifikasi yang bisa didapatkan melalui program pendidikan profesi guru (PPG).
Pemerintah juga sudah berupaya keras agar mulai tahun 2022 ini guru bisa memperoleh tunjangan meskipun belum memiliki sertifikat PPG. Akan tetapi, hal tersebut akan gagal diwujudkan karena isi dalam Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional tersebut harus ditunda pembahasannya.
Selain itu, Kemdikbud juga menjelaskan bahwa setiap perubahan kebijakan tidak lepas dari risiko. Untuk protes yang dilayangkan kepada suatu kepemimpinan merupakan bukti bahwa pemerintah telah melakukan terobosan dalam bekerja. Selain itu, suatu perubahan selalu mengundang resistensi dan apabila dalam suatu kepemimpinan tidak ada yang protes maka nantinya akan dikira pihak pemerintah belum melakukan apa-apa dan yang paling penting yakni pemerintah bekerja dengan hati yang tulus dan kinerja yang bagus.
Di sisi lain, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mendesak Kemdikbud untuk membentuk Panitia Kerja (Pokja) Nasional dalam RUU Sisdiknas. Hal tersebut dinilai dapat menjadi indikator transparansi perubahan RUU Sisdiknas. Koordinator Nasional P2G juga menyebutkan bahwa Pokja Nasional tersebut nantinya akan merapikan RUU Sisdiknas supaya naskah akademik dapat selaras dengan batang tubuh.
Tim Pokja yang akan dibentuk tersebut nantinya juga akan dibekali dengan Surat Keputusan penugasan resmi dari Kemdikbudristek kepada akademisi, tokoh pendidikan, perwakilan organisasi guru dan dosen agar dapat merapikan RUU Sisdiknas yang masih berantakan dan ketidaksinkronan antara naskah akademik dengan batang tubuh RUU.
Selain itu, tim Pokja juga perlu dibentuk dengan suatu dasar landasan spirit gotong royong pendidikan seluruh elemen bangsa. Nama-nama tim Pokja yang ada dalam RUU Sisdiknas juga harus diumumkan secara transparan sebagai bentuk pertanggungjawaban pada publik supaya tidak terjadi kesan elitisme dalam tim.
Halaman Selanjutnya
Hal tersebut juga dapat digunakan sebagai bentuk keterbukaan…
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
