Untuk selanjutnya yakni alur pandataan tenaga non ASN, berikut selengkapnya.
Alur Pendataan Tenaga Non ASN
- Pemetaan Kebutuhan
- Penyusunan Kebijakan
- Penataan dengan Pengawasan
Dengan keterangan sebagai beriku:
Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) wajib melakukan inventarisasi data tenaga non ASN paling lambat 30 September 2022.
Penyampaian data pegawai non ASN harus disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditanda tangani oleh PPK.
Bagi PPK yang tidak menyampaikan data pegawai non ASN sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, maka dianggarp dan di nyatakan tidak memiliki tenaga non ASN.
Demikian penjelasan terkait tidak semua guru diangkat menjadi PPPK 2022, semoga penjelasan terkait tidak semua guru diangkat menjadi PPPK 2022 bermanfaat bagi teman – teman guru semua.
Daftarkan diri Anda sebagai anggota e-Guru.id dan dapatkan pelatihan gratis setiap bulan untuk meningkatkan kompetensi sebagai pendidik. Caranya, klik pada link ini atau poster berikut untuk gabung menjadi member e-Guru.id!
Silahkan dibagikan kepada guru-guru di seluruh Indonesia.
Tingkatkan literasi guru dengan join channel telegram:
https://t.me/naikpangkatdotcom
(gapamOP)
