Rekomendasi Pemerintah dan Jajarannya
Menjawab masukan dari Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi. Nunuk Suryani selaku plt.Ditjen GTK Kemendikbud menegaskan bahwa pihaknya akan senantiasa berpegang teguh untuk memperjuangkan kesejahteraan guru.
Salah satu upaya yang sudah dilakukan adalah dengan optimalisasi formasi dan sinkronisasi data. Karena hal tersebut membutuhkan waktu yang panjang maka dampaknya pelaksanaan seleksi PPPK guru harus ditunda.
Baginya penundaan tersebut harus dimaklumi karena Panselnas masih terus memperjuangkan dan memaksimalkan kuota formasi yang ada saat ini.
“Kami meminta pengertian para guru sekalian atas penundaan pengumuman seleksi tahun 2022. Penundaan ini tak lain tujuannya agar peluaun guru untuk menjadi ASN semakin terbuka lebar,’ ucap Prof. Nunuk Suryani.
Selanjutnya Prof. Nunuk Suryani kembali menyampaikan faktor utama yang berujung pada penundaan seleksi PPPK ini adalah ketidak sinkronan formasi yang diajukan pemda. Formasi 1 juta guru yang diajukan oleh pemda kurang dari kebutuhan di lapangan.
Merujuk pada ketentuan Permentri Mentri Pendayagunaan Aparatur Negra dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untu Jabatan Fungsional guru dan Instansi Daerah.
Dijelaskan bahwa Kementrian Pendidikan memiliki kewenangan untuk menyerahkan rekomendasi penempatan untuk guru-guru PPPK yang saat ini mengajar di satuan pendidikannya akan tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan sekolahnya.
Terkait hal tersebut Kementrian Pendidikan dapat memindahkan guru tersebut ke sekolah lain yang kebutuhannya sesuai dengan jabatan guru yang seharusnya.
Kewenangan Kemendikbud sebagaimana disebutkan di Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diats dapat diambil untuk mengentaskan persoalan ini.
Kemendikbud dapat memberikan rekomendasi sehingga kuota guru PPPK dapat terpenuhi dan permasalahan formasi dapat segera terselesaikan.
Beralih ke Komis X DPR RI yang pekan lalu baru melaksanakan agenda rapat kerja dengan Mendikbudristek Nadiem Makarim.
Komisi X menyarankan “Komisi X DPR RI mendorong Kemdnikbud untuk memutuskan pengangkatan guru lulus seleksi PPPK sehingga permasalahan rekrutmen guru dapat seger terselesaikan.
e-Guru.id menyediakan program membership dengan satu kali membayar gratis pelatihan bersertifikat 32 JP setiap bulannya. Mari bergabung dengan 9000++ di seluruh wilayah Indonesia. Tunggu apalagi DAFTAR SEKARANG
Ingin pelatihan bersertifikat 32 JP? KLIK LINK INI
Ingin dibantu mendaftar member e-Guru.id ? Hubungi wa.me/6285869433931 (Admin Ayu)
(Ing/law)
