PPPK Guru 2022 – Pemerintah dalam hal ini Menpan RB baru saja mengeluarkan Surat Edaran (SE) terbaru yang berisi meminta pendataan guru honorer di setiap daerah hingga 30 September 2022. Dengan terbitnya SE tersebut, maka pembukaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) di tahun 2022 ini dipercaya bakal mundur.
Sebelumnya pemerintah telah mengumumkan bahwa di tahun 2022 ini akan kembali membuka seleksi PPPK. Akan dibuka jutaan formasi di berbagai daerah di mana guru dan tenaga kesehatan menjadi prioritas utama.
Telah beredar kabar bahwa pembukaan seleksi PPPK di tahun 2022 ini bakal dilakukan pada bulan September untuk para pelamar umum. Pembukaan seleksi untuk pelamar umum tersebut baru akan dibuka setelah proses seleksi untuk guru yang masuk prioritas pertama di tahun 2022 ini selesai– yaitu para guru yang telah mengikuti PPPK di tahun 2021 dan lulus passing grade namun belum mendapatkan formasi.
Pada tanggal 22 Juli 2022 lalu, Menpan RB mengeluarkan sebuah SE yang berisi tentang permintaan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pendataan tenaga honorer. Proses pendataan tersebut, paling lambat harus selesai pada 30 September 2022. Jika sampai batas yang telah ditentukan pemerintah daerah sudah tidak melakukan input data tenaga honorer maka dianggap sudah tidak memilikinya.
“Lewat tanggal tersebut data pegawai non-ASN belum masuk ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dianggap tidak memiliki honorer lagi,” demikian ujar Mahfud MD yang saat ini menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menpan RB.
Pendataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap para tenaga honorer, termasuk guru honorer bisa saja berlarut-larut atau mengalami keterlambatan. Nah, jika hal seperti itu terjadi pastinya akan membuat seleksi PPPK guru 2022 ini bakal molor.
Itulah yang membuat sebagian guru atau tenaga honorer melakukan protes terhadap pemerintah. Dengan batas waktu 30 September dalam melakukan pendataan, dipercaya nanti akan membuat keterlambatan dalam proses seleksi PPPK tahun ini.
Seperti yang dikatakan oleh Ajun sebagai Ketua Forum Honorer K2 Kabupaten Ponorogo, ia merasa akan terjadi kemoloran dalam proses seleksi PPPK tahun ini.
“Lewat tanggal tersebut data pegawai non-ASN belum masuk ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dianggap tidak memiliki honorer lagi,” ucapnya, seperti dikutip dari Pojoksatu.id.
Halaman Selanjutnya
Beberapa waktu lalu, organisasi guru PGRI…
Halaman : 1 2 Selanjutnya
