Hal tersebut dikarenakan adanya penarikan 2 RUU yang berasal dari usul pemerintah oleh Prolegnas 2020-2024 yakni RUU tentang Pajak Penghasilan dan RUU tentang Pajak atas Barang dan Jasa. Hal tersebut dikarenakan materi muatan RUU tersebut telah diakomodir dalam UU nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Lebih lanjut, berikut merupakan daftar 40 RUU Prolegnas Prioritas 2022 yakni diantaranya:
1). RUU Prolegnas tentang Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
2). RUU Prolegnas tentang Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
3). RUU Prolegnas tentang Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
4)RUU Prolegnas tentang Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
5). RUU Prolegnas tentang Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
6). RUU Prolegnas tentang Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
7). RUU Prolegnas tentang Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan.
8). RUU Prolegnas tentang Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
9). RUU Prolegnas tentang Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan.
10). RUU Prolegnas tentang Rancangan Undang-Undang tentang Praktik Psikologi.
11). RUU Prolegnas tentang Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
12). RUU Prolegnas tentang Rancangan Undang-Undang tentang Reformasi Pengembangandan Penguatan Sektor Keuangan.
13). RUU Prolegnas tentang Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.
14). RUU Prolegnas tentang Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.
15). RUU Prolegnas tentang Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol.
16). RUU Prolegnas tentang Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
17). RUU Prolegnas tentang RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat.
18). RUU Prolegnas tentang RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado.
19). RUU Prolegnas tentang Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat.
20). RUU Prolegnas tentang Rancangan Undang-Undang tentang Bahan Kimia.
21). RUU Prolegnas tentang Rancangan Undang-Undang tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Anggota DPR RI.
22). RUU Prolegnas tentang Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.
23). RUU Prolegnas tentang Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
24). RUU Prolegnas tentang Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat.
25). RUU Prolegnas tentang Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama.
26). RUU Prolegnas tentang Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak.
27). RUU Prolegnas tentang Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi.
28). RUU Prolegnas tentang Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
29). RUU Prolegnas tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
30). RUU Prolegnas tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
31). RUU Prolegnas tentang Hukum Acara Perdata.
32). RUU Prolegnas tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
33). RUU Prolegnas tentang Ibu Kota Negara.
34). RUU Prolegnas tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (RUU tentang Landas Kontinen).
35). RUU Prolegnas tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah).
36). RUU Prolegnas tentang Wabah (dalam Prolegnas 2020-2024 tertulis RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular).
37). RUU Prolegnas tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
38). RUU Prolegnas tentang Desain Industri (dalam Prolegnas 2020-2024, tertulis: RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri).
39). RUU Prolegnas tentang Daerah Kepulauan.
40). RUU Prolegnas tentang Badan Usaha Milik Desa.
Daftar Sekarang Juga dan Jadilah Member e-Guru.id Untuk Meningkatkan Pengetahuan Serta Kemampuan Anda Agar Bisa Menjadi Pendidik Yang Hebat. Dapatkan Berbagai Macam Pelatihan Gratis Serta Berbagai Bonus Lainnya. Daftar Sekarang dan Dapatkan Diskon Hingga 50%
Penulis: (EYN/EYN)
