Bagi lowongan PPPK, pemerintah akan lebih memfokuskan mengangkat tenaga honorer pendidikan dan tenaga kesehatan untuk diprioritaskan menjadi ASN.
Sampai saat ini, MenPAN-RB meminta kepala daerah untuk segera melakukan pendataan dan usulan soal jumlah ASN yang dibutuhkan untuk diisi di setiap instansi pemerintah daerah.
“Berdasarkan usulan kebutuhan dari kementerian, lembaga, dan pemda akan ditetapkan formasi dengan memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan pertimbangan teknis Kepala BKN,” jelas Azwar Anas.
Dalam rekrutmen CASN tahun ini, Azwar Anas menyebutkan beberapa variabel yang menjadi kriteria untuk merekrut PNS dan juga PPPK, mulai dari jumlah PNS yang pensiun, program strategis nasional, geografis dan juga besaran anggaran.
Tidak hanya itu, Pemerintah juga memiliki tiga opsi kebijakan bagi para tenaga honorer di tahun 20223.
Opsi pertama adalah mengangkat semua tenaga honorer di seluruh Indonesia menjadi ASN yang dimana akan memberatkan anggaran pemerintah pusat dan daerah.
Opsi kedua adalah memberhentikan seluruh tenaga honorer yang pastinya akan menjadi mimpi buruk semua honorer.
Opsi ketiga adalah mengangkat tenaga honorer sesuai dengan skala prioritas dan selektif dari instansi pemerintah pusat dan daerah.
Pastinya, dari ketiga opsi yang akan diambil akan berjalan tahun 2023 ini, mengingat penghapusan tenaga honorer memang akan diberlakukan pada tanggal 28 November 2023 ini.
Halaman berikutnya
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
