Sementara, terkait masih ada 120 instansi yang belum menyertakan SPTJM, Bima memberikan penjelasan.
Dikatakan, memang ada bupati yang karena ingin berhati-hati, memerlukan kecermatan sehingga terlambat menyerahkan SPTJM.
Namun, lanjutnya, memang ada kepala daerah yang tidak jelas sikapnya terkait SPTJM ini.
“Ada juga yang tidak jelas, mau memberikan SPTJM atau tidak,” ungkap Bima Haria.
Di sisi lain, pada rapat tersebut Azwar Anas mengatakan pemerintah terus mencari solusi terbaik dalam penyelesaian tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN) atau honorer.
Dia menyebut ada tiga alternatif solusi penyelesaian untuk mengakomodasi tenaga non-ASN atau honorer.
Tiga alternatif solusi itu masing-masing ada kelebihan dan kekurangan yang perlu dicermati oleh seluruh pihak.
“Ada tiga solusi yang ditawarkan, yaitu tenaga non-ASN diangkat seluruhnya menjadi ASN, diberhentikan seluruhnya, atau diangkat sesuai dengan skala prioritas,” urai Azwar Anas.
Alternatif solusi pertama, tenaga non-ASN diangkat seluruhnya menjadi ASN. Jika solusi ini yang dipakai, ada dua hal yang menjadi tantangan.
Dia mengatakan, mengangkat seluruh honorer menjadi ASN, tentu butuh kekuatan keuangan negara yang cukup besar.
Tantangan lain, yakni masih meraba-raba kualitas dan kualifikasi tenaga non-ASN tersebut.
“Ada yag sangat bagus kualitas dan kualifikasinya. Tetapi mungkin ada yang kualitasnya belum memenuhi syarat,” ujar Azwar.
Halaman berikutnya
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
