Perjuangkan Nasib Honorer di 2023, Pemda Prioritaskan Honorer Kategori Ini jadi ASN PPPK 2022

- Editor

Selasa, 20 September 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Nasib Honorer 2023 – Keresahan Pemerintah Daerah (Pemda) atas adanya rencana penghapusan tenaga honorer di tahun 2023, nampaknya mulai menemukan titik terang.

Di mana saat ini, para kepala daerah sedang memperjuangkan tenaga honorer, setelah dikabarkan Pemerintah Pusat bakal menghapus tenaga non ASN di tahun 2023.

Penghapusan tenaga honorer itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajamen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pada aturan itu disebutkan bahwa pegawai honorer di instansi Pemerintah bakal tetap melakukan tugas mereka, paling lambat hingga tahun 2023 mendatang.

Karena itu, Pemda sempat dikabarkan pusing tujuh keliling dan merasa keberatan, mengingat sebagian kepala daerah yang hingga saat ini masih mengunakan tenaga honorer, anggarannya terbatas.

Mengatasi hal tersebut, pihak KemenPAN-RB, serta sejumlah Pemda yang tergabung dalam APEKSI, APKASI, dan APPSI, telah sepakat untuk mengkaji kembali wacana penghapusan honorer di tahun depan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Abdullah Azwar Anas mengungkapkan solusi atau jalan tengah untuk polemik tersebut.

KemenPAN-RB kedepan akan mengizinkan Pemda mengangkat tenaga honorer. Akan tetapi, hanya sepanjang masa jabatan kepala daerah tersebut.

Anas menjelaskan bahwa solusi ini merupakan jalan tengah yang ditawarkan. Menurutnya, para Bupati akan marah bila tidak ada titik temu, sehingga keresahan Pemda tidak tertampung.

Untuk menjalankan solusi tersebut, Pemerintah Pusat dan Pemda telah bersepakat untuk bentuk tim kecil.

Arya Sugiarto selaku Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) menjelaskan, Pemerintah Pusat dan Pemda bakal bentuk tim kecil untuk menyamakan sudut pandang dalam penyelesaian tenaga non-ASN.

Ke depannya, tim ini juga akan mendorong masing-masing instansi Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam percepatan proses pemetaan, validasi data, penganggaran, serta menyiapkan peta jalan yang realistis.

Halaman berikutnya

Arya mengaku tim yang dibentuk telah..

Berita Terkait

Kriteria Sekolah Swasta yang Bisa Menerima Redistribusi Guru ASN
Guru ASN Bisa Mengajar di Sekolah Swasta, Ini Kriterianya! Apakah Anda Termasuk?
Telah Terbit Permendikdasmen 1 Tahun 2025 tentang Redistribusi Guru ASN (PNS dan PPPK) Pada Satuan Pendidikan Masyarakat
Hanya Di Tanggal 21 Januari, Semua Guru TK, SD, SMP dan SMA/SMK Jangan Sampai Ketinggalan!
[Breaking News] Siaran Pers BKN Kriteria Pelamar Tambahan Seleksi PPPK Guru, Ada Kesempatan Ikut Seleksi PPPK Tahap II
Tahun 2025 Guru Sertifikasi Maupun Non Sertifikasi Akan Sejahtera dengan Program Prioritas Mendikdasmen
Guru Wajib Tahu, Poin Penting dalam PermenPANRB Nomor 21 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Guru
4 Tahapan Pengelolaan Kinerja Tahun 2025, Jangan Sampai Keliru!
Berita ini 20 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 20 Januari 2025 - 18:16 WIB

Kriteria Sekolah Swasta yang Bisa Menerima Redistribusi Guru ASN

Senin, 20 Januari 2025 - 17:51 WIB

Guru ASN Bisa Mengajar di Sekolah Swasta, Ini Kriterianya! Apakah Anda Termasuk?

Senin, 20 Januari 2025 - 12:27 WIB

Telah Terbit Permendikdasmen 1 Tahun 2025 tentang Redistribusi Guru ASN (PNS dan PPPK) Pada Satuan Pendidikan Masyarakat

Senin, 20 Januari 2025 - 11:43 WIB

Hanya Di Tanggal 21 Januari, Semua Guru TK, SD, SMP dan SMA/SMK Jangan Sampai Ketinggalan!

Sabtu, 11 Januari 2025 - 15:04 WIB

Tahun 2025 Guru Sertifikasi Maupun Non Sertifikasi Akan Sejahtera dengan Program Prioritas Mendikdasmen

Berita Terbaru

Unduh Sertifikat Pendidikan 32 JP Gratis