..
Dari kualifikasi liburan hingga pengembangan keterampilan karyawan. Dwi menyatakan, hak PPPK diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlengkapan Warga Negara (ASN) terkait pengelolaan PPPK, dan Surat Keputusan Nomor 49 Tahun 2018.
“Jika semua berjalan lancar, orang-orang yang terlibat juga akan dipuji. Hadiahnya sama dengan pejabat, dan orang-orang yang terlibat juga akan dijamin. Apa garansinya? Jaminan santunan kecelakaan kerja, meliputi jaminan hari tua, jaminan kesehatan, dan jaminan kematian.” Sejauh ini, kata Dwi dalam debat pemerintah.
Selisih 4.444 PNS dan PPPK (selisih antara PPPK dan PNS) menjadi salah satu perhatian pemerintah. “Karena kedua pejabat tersebut memiliki ketentuan dalam Undang-Undang 11 Tahun 1969 yang mengatur tentang pensiunan pegawai yang menerima iuran yang disebut pensiun, bagi pegawai yang memberikan jasanya. Diharapkan di kemudian hari dapat digunakan oleh Pemerintah (PPPK) yang juga membantu memperoleh penjaminan (pensiun), padahal formatnya masih wajib,” kata Dwi.
Halaman Selanjutnya
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
