Menteri Keuangan Republik Indonesia (Menkeu) Ibu Sri Mulyani Indrawati telah memprioritaskan penanganan tiga isu yang menjadi prioritas dalam penanganan tenaga honorer yang terjadi di Indonesia. Alasan Menteri Keuangan (Menkeu) untuk memprioritaskan penanganan tiga isu tersebut bertujuan menjadikan Indonesia lebih kuat dalam membangun pondasi untuk masa depan.
Tiga isu yang menjadi prioritas dari Menteri Keuangan (Menkeu) tersebut disampaikan dalam acara Mandiri Investment Forum 2023 yang dilaksanakan di Hotel Fairmont Jakarta pada hari Rabu, 1 Maret 2023. Menteri Keuangan (Menkeu) Ibu Sri Mulyani Indrawati menjelaskan alokasi/pembagian dana sebesar Rp 476 Triliun yang diambil dari APBN 2023.
Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dialokasikan untuk honorer digunakan untuk penanganan tiga isu yaitu isu pendidikan, isu kesehatan, dan bantuan sosial. Pertama dana untuk pendidikan, dana untuk pendidikan menjadi prioritas ditengah berbagai dinamika yang ada pada sektor pendidikan baik dari segi infrastruktur maupun sumber daya pengajar. Caranya adalah dengan memastikan pengeluaran fiskal guna mendukung kualitas pertumbuhan sumber daya manusia.
Hal ini menjadikan pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, belanja pendidikan akan mencapai diatas Rp600 triliun, tepatnya pada angka Rp612 triliun. Ketika pertama kali Ibu Sri Mulyani menjabat dan diangkat sebagai Menkeu pada tahun 2005-2006, total keseluruhan anggaran negara tidak lebih dari Rp550 triliun.
Yang Kedua adalah pengeluaran dana kesehatan, dana kesehatan sendiri difokuskan untuk penanganan stunting dengan mengalokasikan dana sebesar Rp 178,7 triliun. Penanganan Stunting sangat penting, akan tetapi pencegahan dan kuratif masalah kesehatan yang lain juga sama pentingnya. Dalam rangka pencegahan tersebut, artinya kita perlu untuk memperkuat sistem kesehatan dari puskesmas hingga posyandu.
Kemudian penanganan stunting juga perlu dilakukan pada anak di bawah lima tahun atau bahkan bayi yang masih dikandung oleh ibunya, itu menjadi perhatian penting bagi pemerintah. Yang ketiga adalah alokasi dana untuk bantuan sosial yang akan disalurkan kepada masyarakat miskin atau masyarakat yang paling membutuhkan ditinjau dari harga pangan dan energi saat ini terus mengalami peningkatan.
Pemerintah sendiri juga menyiapkan anggaran untuk ketahanan pangan sebesar Rp104,2 triliun, kemudian anggaran untuk ketahanan energi sebesar RP341,3 triliun, kemudian anggaran untuk infrastruktur sebesar Rp392,1 triliun, serta anggaran untuk pertahanan keamanan sebesar Rp316,9 triliun.
Sementara itu pada tahun 2023 ini Kemendikbud Ristek sudah melakukan kalkulasi terhadap kebutuhan para tenaga honorer khususnya guru yaitu sebesar 662.919. Hal ini tentu saja menjadi perhatian penting khususnya bagi para pemerintah daerah yang harus sejalan dan tentunya mendukung kebutuhan tersebut agar para guru bisa mengajukan pengangkatan pada pemerintah pusat.
Jika persoalan tersebut tidak dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan pemerintah daerah tidak kunjung mengajukan formasi sesuai kebutuhan pemerintah pusat, maka pemerintah pusat akan mengambil alih secara langsung dan melengkapi jumlah kebutuhan guru di daerah-daerah. Bahkan jika melihat data di lapangan, ada 30 daerah yang mendukung tenaga honorer guru diangkat menjadi ASN.
Halaman Selanjutnya
Tenaga Honorer Prioritas Pemerintah
Halaman : 1 2 Selanjutnya
