Oleh Juli Sugianingsih, S.Pd
Guru SDN Oro Oro ombo Kota Madiun
Sistem pendidikan yang digunakan di Indonesia tidak jauh berbeda dengan sistem pendidikan di negara lain. Hanya yang membedakan adalah kesalahan atau ketidaksesuaian dengan praktik di lapangan. Hal ini yang menjadikan kesenjangan antara tujuan pendidikan dan teori pelaksanaannya di lapangan. Yang pada akhirnya membuat semua tujuan itu tidak dapat tercapai dan terselesaikan dengan baik.
Kontradiksi antara teori dan praktik dapat dilihat dalam sistem penilaian di sekolah. Meskipun seharusnya penilaian harus mencerminkan kemampuan siswa dalam memahami dan mengaplikasikan materi yang diajarkan, namun terkadang penilaian terlalu terfokus pada hasil akhir seperti nilai ujian atau laporan, sehingga tidak memberikan ruang yang cukup bagi siswa untuk belajar dan berkembang secara optimal.
Kontradiksi yang terjadi dalam pendidikan di Indonesia ini tentu memiliki dampak yang cukup besar bagi siswa dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Namun, upaya untuk mengatasi kontradiksi tersebut terus dilakukan oleh pemerintah dan berbagai pihak yang terkait dengan pendidikan di Indonesia.
Melalui Kebijakan Menteri Pendidikan Riset dan Teknologi mulailah pendidikan kita ditata dan direvisi. Siswa kini diberi ruang gerak yang luas untuk mengembangkan skill atau keterampilan; pendidikan di Indonesia akan diarahkan pada pengembangan minat dan kemampuan siswa berdasarkan kodrat alam dan zamannya; hingga dibangunnya sekolah–sekolah penggerak; diadakannya diklat untuk guru-guru penggerak guna menyiapkan SDM yang handal dan memiliki kompetensi tinggi yang mampu bersaing di era 4.0.
Semua itu kemudian dikemas dengan baik dengan hadirnya Kurikulum Merdeka yang diklaim dengan kurikulum tersebut akan dapat menyelamatkan generasi kita dari lost learning pasca Covid-19 dan juga memberikan lebih keleluasaan bagi guru.
Meskipun sudah didesain sedemikian rupa, belum tentu teori yang sudah dibuat dan kebijakan yang telah ditentukan mudah dipraktikkan di lapangan. Misalnya pada pelaksanaan Kurikulum Merdeka di lapangan banyak sekali pengajar yang mengeluhkan beralihnya Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka. Sebab faktanya, secara administrasi, tugas guru semakin banyak karena harus melakukan beberapa langkah mulai dari membuat analisis diagnostik sebelum pembelajaran, mengembangkan dan mendesain modul ajar sesuai pembelajaran berdiferensiasi, mendesain modul projek hingga membuat penilaian dan umpan balik pembelajaran. Intinya guru lebih disibukkan lagi dengan urusan administrasi.
Semua itu akan lebih berat jika guru mengikuti Program Guru Penggerak. Materi dalam Program Guru Penggerak patut diakui memang sangat bagus karena benar-benar menyiapkan kualitas guru yang mampu menjadi pemimpin pembelajaran di masa depan; bagaimana guru mampu melaksanakan pembelajaran untuk siswa yang humanis, memperhatikan kebutuhan minat dan bakat siswa, bagaimana membentuk karakter siswa sesuai Profil Pelajar Pancasila.
Namun sayangnya pada tahap pelaksanaannya, banyak guru yang harus mengorbankan siswa-siswinya karena sibuk sendiri untuk mengerjakan target tugas. Dan itu harus dilakukan untuk mengejar batas waktu yang ditentukan. Kejadian ini saya lihat sendiri dan ada beberapa wali murid yang datang kepada saya mengeluh karena orang tua wali tersebut merasa anaknya kurang mendapat perhatian dari gurunya yang disibukkan dengan mengikuti rangkaian Diklat Guru Penggerak.
Program tersebut perlu ditinjau ulang khususnya model pelaksanaannya agar bagaimana meningkatkan kompetensi guru tanpa harus mengorbankan siswa, atau mungkin mengenyampingkan kepentingan keluarga. Caranya, durasi pelatihan mungkin bisa diperpendek sehingga tidak harus selama sembilan bulan.
Kehadiran guru di sekolah tidak bisa digantikan oleh apapun di mata siswa. Demikian pula guru pun juga manusia yang punya keluarga dan butuh sosialisasi. Sepintar-pintarnya guru mengatur waktu, pasti akan kewalahan bila harus melaksanakan tugas dan fungsinya secara bebarengan; pasti ada salah satu yang harus dikorbankan.
Demikian pula soal implementasi Kurikulum Merdeka perlu disederhanakan dan ditinjau ulang agar mudah dipahami sehingga guru-guru mudah mengimplementasikannya di lapangan terutama terkait beban administrasinya. (*)
