Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat menagih janjain Kemendikbud terkait masalah PPPK Guru. DPR menaghih Mentri Pendidikan agar segera menuntaskan sengkarut permasalahan Guru ASN PPPK tahun 2023.
Sampai sekarang guru apartur sipil negara kategori PPPK nasih terhalang sejumlah masalah. Salah satu masalah tersebut adalah minimnya pengajuan formasi kebutuhan guru dari pemerintah daerah.
Menanggapi persoalan tersebut Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat menagih janji kepada Kemendikbud. Pihaknya meminta agar Kemendikbud segera menuntaskan masalah ini pada tahun 2023.
Hampir seluruh anggota DPR dari berbagai fraksi mendorong masalah perekrutan guru ASN PPPK untuk segera diseleaikan agar tidak berlarut-larut.
Wakil Ketua Komisi Z DPR, Dede Yusuf menekan Kemendikbudristek agar segera mengangkat guru yang telah lolos seleksi pada tahun 2023. Dede Yusuf mengungkapkan pada tahun 2022 DPR telah berulang kali melakukan audiensi dengan organisasi dan perwakilan guru.
Mereka menyampaikan aspirasi terkait berbagai persoalan yang terkait dengan pengangkatan. Dengan demikian DPR RI menagih laporaran Kemendikbudristek terkait perkembangan rekrutmen secara berkala.
Permasalahan paling terlihat ada pada mekanisme pangajuan formasi yang dilakukan oleh pemda. Sebab pemda mengajukan kebutuhan formasi jauh lebih sedikit dari kebutuhan yang seharusnya.
Fakta tersebut berimbas terhadap guru honorer. Akibatnya banyak guru honorer yang lulus passing grade pada seleksi PPPK tahun sebelumnya nasibnya tergantungkan karena tidak mendapatkan formasi.
Sejatinya per September 2022 tahun lalu, jumlah kebutuhan guru di satuan pendidikan mencapai 700.000 guru. Namun dari 34 provinsi yang ada di Indonesia KemenpanRB melaporkan hanya ada 315.000 guru.
DPR turut mengapresiasi realisasi anggaran Kemendikbudristek tahun 2022 yang berhasil menganggarkan 81 triliun lebih berdasarkan SPM.
Kemudian Anggota Komisi X DPR yang lain, Andreas Hugo Pareira menyinggung kembali terkauit masalah pengangkatan guru honorer lulus passing grad yang berjumlah 40 ribu orang. Ia menuntut hal yang sama yaitu agar permasalahan ini segera diselesaikan.
Halaman Selanjutnya
Mentri Nadiem dicecar tuntutan
Halaman : 1 2 Selanjutnya
