Telah diketahui bahwasannya tenaga non ASN atau tenaga honorer akan dilakukan penghapusan pada tahun 2023 ini tepatnya di bulan November, dari rencana tersebut terdapat fakta penghapusan tenaga honorer yang harus diketahui.
Kelima fakta dari rencana penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023 ini, merupakan informasi yang didapatkan dari berbagai instansi pemerintah yang ada di daerah-daerah.
Salah satu dari fakta rencana penghapusan tenaga honorer tahun 2023 yaitu masih dapat dipekerjakan oleh instansi dengan ketentuan khusus. Berikut ini merupakan 5 fakta untuk rencana penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023 diantarannya yaitu:
- Sudah Rilis SPT PTT
Fakta pertama dari rencana tenaga honorer yang akan dihapus pada tahun 2023 yaitu rilisnya SPT PTT atau Surat Perintah Tugas Pegawai Tidak Tetap di Pemkot Bengkulu.
Dari rilisnya SPT PTT di Pemerintah kota Bengkulu, diketahui bahwa tenaga honorer hanya mempunyai waktu selama 11 bulan sampai dengan bulan November. Hal tersebut telah disampaikan langsung oleh Achrawi selaku kepala BKPSDM.
- Telah Terdapat Tenaga Honorer Atau Non ASN Yang Dihapus
Fakta kedua yaitu sudah terdapat tenaga honorer yang dihapus oleh pemerintah. Hal itu terjadi di KPU Parimo, terdapat sebanyak 10 tenaga non ASN dikabarkan telah diberhentikan pada bulan Januari 2023 lalu oleh Andi Arif Syawalani selaku Sekretaris KPUP Parimo.
Tenaga honorer yang telah diberhentikan yaitu kategori tenaga pendukung di luar Pegawai Pemerintahan Non Pegawai Negeri (PPNPN). Telah diketahui bahwasannya tenaga non ASN tersebut akan dibiayai melalui anggaran non tahapan dengan masa kontrak selama satu tahun.
- Masa Kerja Tenaga Non ASN Yang Telah Diangkat
Selain tenaga non ASN yang akan dihapus di tahun 2023 ini, juga terdapat tenaga non ASN yang bisa diangkat menjadi seorang ASN PPPK dengan salah satu persyaratannya yaitu masa kerja.
Untuk masa kerja tenaga non ASN yang akan dilakukan pengangkatana menjadi ASN PPPK yaitu yang telah bekerja sampai dengan bulan Desember 2023 atau telah bekerja selama satu tahun di dalam lingkungan pemerintahan.
Hal itu telah disampaikan oleh Adi Junjunan Mustafa selaku kepala BKPSDM kota Bandung. Meskipun begitu perlu untuk diketahui juga bahwasannya tenaga non ASN K2 akan lebih untuk diprioritaskan untuk diangkat menjadi ASN PPPK.
Halaman Selanjutnya
4. Menteri PANRB Telah Menyiapkan Rekrutmen ASN PPPK Dan PNS
Halaman : 1 2 Selanjutnya
