Kementerian PANRB saat ini telah melakukan Rapat Koordinasi bersama bupati di seluruh Indonesia pada hari Rabu 21 September 2022 yang mana diadakannya rakor tersebut bertujuan untuk membahas mengenai tindak lanjut apabila pendataan non ASN telah resmi selesai dan bagaimana nasib tenaga honorer.
Dalam rakor tersebut juga dibahas mengenai pencarian titik terang tentang permasalahan tenaga honorer yang bekerja pada lingkungan instansi pemerintah.
Sehingga dalam pemecahannya diharapkan ada persamaan dan persatuan persepsi antara bupati selaku Kepala Daerah dan Kemenpan RB beserta jajaran yang hadir untuk mencari jalan tengah yang dapat digunakan dalam penyelesaian permasalahan tenaga honorer non ASN setelah pendataan non ASN selesai.
Rakor yang diadakan oleh KemenPAN RB bersama bupati tersebut dihadiri langsung oleh Menpan RB yang merupakan bagian dari bukti keseriusan pemerintah mengenai tindak lanjut dilakukannya Pendataan non ASN yang diperkirakan akan segera berakhir dalam waktu dekat.
Berikut merupakan tujuh poin penting yang dihasilkan dari rakor yang dijadikan sebagai titik terang terkait nasib honorer setelah pendataan non ASN selesai yakni diantaranya:
1. Pertama, Menpan RB Abdullah Azwar Anas meminta dengan tegas kepada para bupati selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK) untuk melakukan audit terhadap kebenaran data tenaga honorer.
2. Kedua, Menpan RB Anas juga meminta bupati untuk mengirimkan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) kepada BKN.
3. Ketiga, SPTJM yang akan dikirimkan oleh Bupati pada setiap daerah merupakan sebuah bentuk komitmen dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan oleh bupati bahwa data tenaga non-ASN di daerahnya adalah valid dan tak berubah.
4. Keempat, Menpan RB Abdullah Anas mendorong supaya pemerintah daerah/Pemda dapat melakukan pengawasan dalam proses pendataan.
5. Kelima, Menteri anas menjelaskan bahwa perlu adanya kolaborasi yang dilakukan oleh Pemda dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna pengawasan data yang diajukan Pemda.
6. Keenam, nantinya akan ada audit data untuk memastikan data tenaga non-ASN yang dikirimkan sesuai yang disyaratkan sehingga Menpan RB Abdullah Azwar Anas juga menyatakan akan ada audit data yang dapat digunakan untuk memastikan data tenaga non-ASN yang dikirimkan sesuai yang disyaratkan.
7. Ketujuh, setelah proses pendataan non ASN selesai, data yang masuk akan diverifikasi dan diumumkan secara transparan oleh instansi pemerintah pengusul untuk memastikan nama-nama pada Pendataan non ASN memenuhi syarat dari Surat Menteri PANRB.
Dalam rakor tersebut juga membahas mengenai hasil pendataan yang dilakukan pada saat ini baik pada instansi pusat dan daerah yang mana diketahui masih terdapat data tenaga honorer yang diinput belum sesuai dengan Surat Menteri PANRB No. B/1511/M.SM.01.00/2022 pada tanggal 22 Juli 2022.
Halaman Selanjutnya
Sedangkan untuk permasalahan lain dari tenaga honorer saat ini yakni…
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
