Surat BKN merupakan tindak lanjut Surat Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPAN-RB Alex Denni yang ditujukan kepada Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN.
Surat Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPAN-RB Nomor B/1971/SM.01.00/2022 tertanggal 7 Oktober 2022 itu menyebutkan bahwa pendataan non-ASN sampai 1 Oktober 2022 mencatat sebanyak 2.216.042.yang telah didaftarkan oleh admin instansi pemerintah terdiri atas 66 instansi pusat dan 524 daerah.
Namun, kata Alex, data yang diinput oleh kementerian/lembaga dan pemda masih terdapat honorer pada jenis jabatan seperti tenaga pengemudi, tenaga kebersihan dan satuan pengamanan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan surat MenPAN-RB Nomor: B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 dan Nomor: B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022.
“Berdasarkan hal-hal tersebut, kiranya tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan serta satuan pengamanan dan sejenisnya dapat dilakukan melalui tenaga alih daya (outsourcing), dan tidak termasuk dalam data dasar honorer,” tegas Alex Denni.
Lalu bagaimana nasib tenaga honorer sejumlah 152.803 yang dialihkan ke outsourcing?
Dalam lampiran surat itu terdapat 264 jabatan yang harus dialihkan ke outsourcing. Total terdapat 152.803 Non-ASN atau honorer pada ratusan jenis jabatan yang tidak sesuai dengan ketentuan pendataan Non-ASN.
Mengacu pada SE B/185/M.SM.02.03/2022 disebutkan bahwa bila instansi pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga alih daya atau outsourcing oleh pihak ketiga dan status tenaga alih daya tersebut bukanlah merupakan tenaga honorer pada pegawai honorer pada instansi yang bersangkutan.
Sehingga diharapkan dengan diberlakukannya sistem tenaga alih daya, tingkat kesejahteraan dari segi gaji dapat menjanjikan.
Halaman berikutnya
Dalam proses perekrutan tenaga alih daya..
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
