Guru Wajib Mengetahui! Paparan RUU Sisdiknas : Latar Belakang, Prinsip Penyelenggaraan, Wajib Belajar

Prinsip Penyelenggaran Pendidikan

Kondisi dan Pengaturan Saat Ini

1. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
2. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung.
3. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, serta tidak diskriminatif.
4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
5. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Perbaikan yang Diusulkan

1. Mengganti istilah “peserta didik” menjadi “pelajar” untuk menegaskan posisi aktif pelajar sebagai subjek utama pendidikan, bukan hanya sebagai peserta proses pendidikan.
2. Mengganti prinsip membaca, menulis, dan berhitung dengan penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi pada pelajar dan lebih holistik untuk mengembangkan kompetensi multidimensi dan kompetensi global.
3. Menambahkan prinsip inklusif untuk menghilangkan hambatan yang membatasi partisipasi dan menghargai keberagaman kebutuhan, kemampuan dan karakteristik pelajar sesuai dengan mandat UU Penyandang Disabilitas.
4. Menambahkan prinsip dari UU Pendidikan Tinggi yaitu menjunjung tinggi kebenaran ilmiah.

Wajib Belajar

Kondisi dan Pengaturan Saat Ini

1. Cakupan wajib belajar adalah pendidikan dasar 9 tahun.
2. Belum semua anak usia wajib belajar mendapatkan layanan wajib belajar pada pendidikan dasar
3. Perluasan wajib belajar ke pendidikan menengah kerap dilakukan di daerah tanpa memastikan kualitas pendidikan dasar sudah mencukupi.
4. Sekolah negeri seringkali menghadapi masalah jika masyarakat ingin berkontribusi secara sukarela.

Perbaikan yang Diusulkan

Wajib belajar terdiri atas:

1) Wajib belajar 10 tahun pada pendidikan dasar.

• Mencakup kelas prasekolah (kelas 0), kelas 1-kelas 9.
• Berlaku secara nasional.

2) Wajib belajar pada pendidikan menengah.

• Mencakup kelas 10-kelas 12.
• Perluasan ke pendidikan menengah dilakukan secara bertahap pada daerah yang memenuhi kriteria, untuk memastikan bahwa kualitas pendidikan dasar sudah memenuhi standar.
• Pemerintah pusat membantu pemerintah daerah sesuai kebutuhan secara berkeadilan.

Halaman Selanjutnya

Memperjelas Pendanaan Pemerintah

Halaman : 1 2 3 Selanjutnya