BKN minta validasi ulang terkait 152.803 data pendataan non ASN di pemerintah menyikapi pendataan yang sudah dilakukan sebelumnya.
BKN minta validasi ulang dikarenakan terdapat beberapa data yang tidak sesuai dengan rule atau regulasi yang ditentukan oleh pemerintah.
Untuk memperbaiki serta membenarkan data tersebut BKN minta validasi ulang atas 152.803 atas data pendataan non ASN di pemerintah.
Agar permasalahan atau kecurangan seperti hal tersebut bisa teratasi dan tidak dibiarkan.
Bagaimana penjelasan terkait BKN minta validasi ulang atas 152.803 data pendataan non ASN di pemerintah.
Berikut ini merupakan penjelasan terkait BKN minta validasi ulang atas 152.803 data pendataan non ASN di pemerintah.
BKN Minta Validasi Ulang
Diktuip langsung dari laman resmi BKN, Berdasarkan rekapitulasi hasil pendataan tenaga non ASN tahap prafinalisasi yang telah disampaikan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Sebagai rujukan masing-masing instansi untuk mengumumkan data non ASN, BKN mencatat terdapat 152.803 data non ASN (data BKN tanggal 07 Oktober 2022) sejumlah jabatan, seperti Pengemudi, Tenaga Kebersihan, dan Satuan Pengamanan serta sejenisnya tidak sesuai dengan Surat Menteri PANRB nomor B/185/M.SM.02.03/2022 dan B/1511/M.SM.01.00/2022.
Untuk itu BKN meminta Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melakukan verifikasi dan validasi kembali.
Atas daftar tenaga non ASN yang jabatannya tidak sesuai dengan merujuk pada Surat Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB nomor B/1971/SM.01.00/2022 tanggal 7 Oktober 2022
Tentang Nomenklatur Jabatan di Dalam Pendataan Non ASN. Hal ini telah disampaikan kepada PPK instansi melalui Surat BKN Nomor 33302/B-SI.01.01/SD/K/2022.
Tentang Jabatan yang tidak sesuai dengan Kententuan Pendataan Tenaga non ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Pada siaran pers BKN 020/RILIS/BKN/X/2022 tanggal 05 Oktober 2022, BKN telah menyampaikan bahwa rekapitulasi hasil data tenaga non-ASN tahap prafinalisasi pada portal pendataan-nonasn.bkn.go.id berjumlah 2.215.542.
Data tersebut terdiri dari 335.639 daftar tenaga non ASN di lingkup Instansi Pusat dan 1.879.903 di lingkup Instansi Daerah.
Pada tahap finalisasi pendataan non ASN, BKN juga telah meminta data final hasil verifikasi dan validasi wajib disertakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani PPK Instansi.
Jika data final tidak disertai dengan SPTJM maka data tersebut tidak akan dijadikan data dasar tenaga non ASN.
Apabila di kemudian hari data final yang disampaikan PPK Instansi tidak sesuai dengan ketentuan pendataan tenaga non ASN akan berkonsekuensi pertanggungjawaban hukum terhadap Pimpinan Unit Kerja maupun PPK Instansi.
Daftar instansi dan jabatan selengkapnya dapat dilihat dalam lampiran siaran pers, yang dapat diunduh pada tautan ini
Halaman Selanjutnya
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
