Sebanyak 2,3 juta tenaga honorer menggantungkan nasibnya kepada Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
MenPAN-RB, Abdullah Azwar Anas kini sedang berusaha tak melakukan pemberhentian tenaga honorer. Mengingat tenaga non-ASN dinilai berjasa.
Anas mengatakan, tenaga honorer sudah banyak berjasa dan memiliki kontribusi sesuai dengan perannya dalam proses pelayanan masyarakat dan administrasi pemerintahan.
“Kita sedang rumuskan agar ada opsi jalan tengah, di mana pelayanan publik tetap berjalan optimal, tidak terlalu menambah beban anggaran, dan sebisa mungkin tidak ada pemberhentian, karena teman-teman non-ASN ini berjasa,” sambungnya.
Atas dasar itu, pemerintah akan mencari solusi terbaik.
Kekhwatiran akan nasibnya di masa depan kian mencuat mengingat pemberhentian tenaga honorer di tahun 2023 sudah tinggal menghitung bulan.
Namun Pemerintah masih belum memberikan kepastian. Pemerintah pun berjanji akan terus memikirkan solusi terbaik bagi para tenaga honorer.
Presiden Jokowi telah memberi arahan guna melakukan penyelesaian permasalahan tenaga honorer dengan solusi terbaik kepada MenPAN-RB.
MenPANRB menyebut, pihaknya kini terus mencari solusi agar semua bisa terkendali. Pelayanan publik diharap tetap optimal tanpa menambah beban anggaran.
Ia juga akan berusaha tak melakukan pemberhentian tenaga honorer. Menurutnya para tenaga honorer telah berjasa dan berkontribusi pada pemerintah.
Dilansir dari laman menpan.go.id, atas dasar hal tersebut, pemerintah kini terus mencari solusi terbaik bagi tenaga honorer yang berjumlah 2,3 juta.
Anas menyebut, tak bisa dipungkiri bahwa beberapa tugas tidak bisa dikerjakan oleh ASN namun bisa dikerjakan oleh tenaga honorer.
“Fakta di lapangan, peran tenaga non-ASN sangat membantu penyelenggaraan pelayanan publik. Kita tidak memungkiri itu,” katanya dalam acara Rapat Kerja Nasional APPSI di Balikpapan, 24 Februari 2023.
Halaman berikutnya
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
