Para guru calon peserta ujian PPPK di tahun 2022 ini patut waspada ketika lolos ujian PPPK. Jika ada oknum yang meminta uang atau tebusan senilai puluhan juta, hal tersebut harus dicurigai. dan bila perlu bisa segera melaporkan kepada pihak yang berwajib.
Untuk mengikuti ujian PPPK tidak membutuhkan biaya alias gratis. Ujian PPPK adalah program resmi dari pemerintah untuk memberikan peluang bagi siapa saja yang ingin menjadi abdi negara atau ASN (Aparatur Sipil Negara) dengan status perjanjian kerja. Nah, jika ada orang yang mengatakan harus membayar sekian rupiah untuk mengikuti seleksi tersebut, bahkan untuk memastikan kelulusannya, maka oknum tersebut patut dicurigai.
Menjadi pegawai pemerintah mungkin adalah harapan banyak guru. Sebab dengan status tersebut akan membuat kesejahteraan para pendidik meningkat sebab bisa mendapatkan honor yang dapat dikatakan lebih baik dibandingkan ketika hanya menjadi guru honorer biasa.
Dengan alasan tersebut, banyak guru yang menginginkan peluang tersebut. Tapi sayangnya, di samping itu, banyak juga oknum yang memanfaatkan kesempatan ini yaitu berpura-pura menjadi orang yang dapat meloloskan peserta ujian atau memberikan janji-janji lainnya.
Meskipun sudah dilakukan secara transparan dengan sistem ujian, faktanya masih ada saja oknum yang mencoba mencari keuntungan dengan cara meminta uang tebusan kepada peserta dengan iming-iming tertentu. Dan faktanya, hal serupa telah terjadi di salah satu daerah di Jawa Timur, yaitu di Kabupaten Ponorogo di mana sejumlah peserta ujian PPPK dimintai uang hingga 70 juta.
Seperti dilaporkan oleh Kompas.com, hal tersebut ditemukan oleh tim khusus di mana sejumlah guru di kabupaten tersebut diminta uang senilai hingga 70 juta agar bisa masuk sebagai PPPK. Dan uang yang sudah terkumpul telah mencapai 600 juta.
Pihak yang meminta uang tersebut mengaku sebagai Panitia Seleksi Nasional dengan inisial D. Orang tersebut dikatakan berasal dari Kabupaten Jombang, Jawa timur.
Aksi pria berinisial D dan komplotannya berhasil terbongkar berkat pengakuan dari sejumlah korban yang kemudian tidak dapat memenuhi komitmen kepada D.
Adalah tim khusus yang menemukan kasus ini berkat bentukan dari Bupati Ponorogo.
Halaman Selanjutnya
Perlu diketahui bahwa di setiap daerah…
Halaman : 1 2 Selanjutnya
